Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 07 Mei 2026 | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan pada Rabu, 6 Mei 2026, bahwa jumlah RW kumuh Jakarta telah berkurang lebih dari setengah dalam delapan tahun terakhir. Menurut data yang difinalisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2026, wilayah kumuh turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada tahun ini, menandakan penurunan sebesar 52,58 persen.
Data tersebut merupakan hasil pendataan terbaru yang dilakukan pada tahun 2025, kemudian disempurnakan dengan teknologi citra satelit. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa proses pendataan menggabungkan survei lapangan langsung dengan kalibrasi melalui citra satelit, sehingga akurasi data dapat dijaga pada tingkat tinggi.
Secara keseluruhan, DKI Jakarta memiliki 2.749 RW. Dengan hanya 211 RW yang masih tergolong kumuh, proporsi kawasan miskin secara signifikan menurun. Penurunan ini terjadi meskipun jumlah penduduk kota terus bertambah dan kepadatan wilayah semakin tinggi.
Wilayah dengan konsentrasi RW kumuh terbanyak tetap berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Tambora. Pramono Anung menegaskan komitmen untuk turun langsung ke lapangan, mengawasi program revitalisasi, dan mempercepat penataan kembali lingkungan yang masih tergolong kumuh.
Berikut adalah poin-poin utama yang disorot dalam pernyataan Gubernur dan BPS:
- Penurunan RW kumuh Jakarta mencapai 52,58% dalam periode 2017‑2026.
- Total RW di provinsi: 2.749, dengan 211 RW masih kumuh.
- Pendataan menggunakan metode gabungan: survei lapangan + citra satelit.
- Prioritas intervensi: Jakarta Barat (khususnya Tambora) dan Jakarta Utara.
- Target verifikasi lanjutan: 1.904 RW akan di‑overlay dengan citra satelit untuk memastikan kondisi terkini.
Pramono Anung menekankan bahwa pencapaian ini bukan hasil kerja instan semata. “Saya tidak mau mengklaim bahwa semua ini hasil kerja kami sendiri, tetapi dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tantangan lapangan yang semakin kompleks, penurunan hampir 52 persen merupakan capaian luar biasa dan patut disyukuri,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan berpuas diri. Rencana ke depan mencakup peningkatan kualitas layanan publik, penataan ruang, serta pemantauan berkelanjutan melalui dashboard data yang dikembangkan bersama BPS. Dashboard tersebut akan membantu memantau indikator sosial‑ekonomi dan mempermudah pengambilan keputusan kebijakan.
Selain fokus pada penataan RW kumuh, BPS mengumumkan bahwa kerja sama akan diperluas ke pendataan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Dengan memanfaatkan citra satelit, pemerintah berupaya mengidentifikasi area hijau yang masih kurang, sehingga dapat direncanakan penanaman kembali atau pengembangan taman kota.
Namun, tantangan tetap ada. Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang terus naik menambah tekanan pada infrastruktur, transportasi, dan layanan dasar. Kompleksitas masalah lapangan, seperti kepadatan penduduk, kurangnya lahan, dan perubahan iklim, menuntut pendekatan yang lebih terpadu dan inovatif.
Dalam konteks ini, penurunan RW kumuh Jakarta menjadi indikator positif bahwa kebijakan berbasis data dan teknologi dapat menghasilkan dampak nyata. Pemerintah berharap bahwa dengan data yang akurat, program penataan kembali dapat dijalankan lebih tepat sasaran, sehingga kualitas hidup warga meningkat secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pencapaian penurunan RW kumuh Jakarta menandai langkah penting dalam agenda pembangunan perkotaan yang inklusif. Pemerintah Provinsi berkomitmen melanjutkan upaya verifikasi, revitalisasi, dan pemantauan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang layak huni bagi seluruh warga Jakarta.