Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 21 Juli 2026 | Pangkal Pinang, ibukota provinsi Bangka Belitung, baru-baru ini menghadapi beberapa tantangan. Kebakaran hutan yang melanda lahan seluas lima hektar di Kelurahan Temberan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah setempat. Tim gabungan dari Dit Samapta Polda Bangka Belitung dan Damkar Provinsi Babel berusaha memadamkan api dengan menarik selang puluhan meter menuju lokasi kebakaran.
Di bidang keuangan, Pemkot Pangkalpinang menerapkan kebijakan baru untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Mereka diwajibkan melampirkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor sebagai syarat pembayaran gaji. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan aparatur pemerintah.
Sementara itu, PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) membayar klaim asuransi alat berat senilai Rp 322 juta kepada nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office Pangkal Pinang. Pembayaran klaim ini merupakan realisasi manfaat perlindungan atas risiko yang terjadi pada alat berat yang telah diasuransikan. Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, menyatakan bahwa pembayaran klaim yang dilakukan adalah bukti langkah BRI Insurance dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.
BBPOM Aceh juga berbagi pengalaman dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan Balai POM Pangkal Pinang melalui kegiatan Sharing Session secara daring. Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, mengatakan bahwa keberhasilan meraih predikat WBBM tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui komitmen seluruh pegawai untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, integritas, dan inovasi.
Dalam beberapa minggu terakhir, Pangkal Pinang telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebakaran hutan hingga pembayaran klaim asuransi. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah setempat, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dan Pangkal Pinang dapat kembali menjadi kota yang aman dan sejahtera.