Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 24 April 2026 | Ketua DPP Partai NasDem sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan kembali pentingnya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam rangka memperkuat sistem kepartaian Indonesia. Dalam pertemuan media pada 24 April 2026, ia memperkenalkan dua skema utama: ambang batas tunggal yang berlaku secara seragam di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota, dan skema berjenjang yang menetapkan persentase berbeda untuk tiap tingkatan.
Skema tunggal mengacu pada contoh konkret: jika batas nasional ditetapkan 6 persen, partai yang tidak mencapai angka tersebut akan kehilangan hak suara dan kursi di semua tingkat daerah, sehingga kursi DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dianggap hangus. Sementara skema berjenjang menyesuaikan persentase, misalnya 6 persen untuk DPR RI, 5 persen untuk DPRD provinsi, dan 4 persen untuk DPRD kabupaten/kota.
- Ambang batas tunggal: satu persentase nasional yang mengikat semua tingkat legislatif.
- Ambang batas berjenjang: persentase menurun dari nasional ke daerah.
- Usulan kenaikan: NasDem mengusulkan peningkatan dari 4 persen saat ini menjadi antara 5,5 hingga 7 persen.
Partai Golkar juga mengajukan usulan berjenjang, namun dengan angka yang lebih rendah: 5,4,3 persen untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota masing‑masing. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menekankan bahwa penentuan angka harus menyeimbangkan dua prinsip utama, yaitu representativitas rakyat (representativeness) dan kelancaran pemerintahan (governability). Ia menilai kisaran 4‑6 persen sebagai angka ideal bila diterapkan secara berjenjang.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memperingatkan bahwa proses revisi Undang‑Undang Pemilu tidak boleh terburu‑buru. Ia mengingatkan bahwa aturan yang dipaksakan berisiko digugat kembali oleh Mahkamah Konstitusi, seperti yang pernah terjadi pada beberapa putusan sebelumnya.
Survei elektabilitas partai politik yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2025 memberikan gambaran praktis tentang dampak potensial ambang batas. Gerindra mencatat angka tertinggi 33,5 persen, diikuti PDI‑P dengan 16,4 persen. Di ujung bawah, PKS berada pada 4,8 persen dan NasDem hanya 4,0 persen. Jika ambang batas nasional ditetapkan pada 5 persen, partai-partai dengan dukungan di bawah angka tersebut, termasuk NasDem, akan kehilangan representasi di DPR maupun DPRD.
Para pengamat politik menilai bahwa peningkatan ambang batas dapat memicu penyederhanaan lanskap partai, mengurangi fragmentasi, dan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan. Namun, kritikus menekankan risiko pengecualian suara pemilih minoritas dan menurunnya keanekaragaman politik di parlemen.
Diskusi mengenai ambang batas parlemen kini menjadi titik fokus dalam rapat-rapat komisi DPR, pertemuan partai, serta forum publik. NasDem menegaskan bahwa kebijakan ini harus “mendorong institusionalisasi partai politik” sehingga partai‑partai dapat memiliki struktur yang kuat dan berfungsi efektif baik sebagai partai pemerintah maupun sebagai oposisi yang melakukan checks and balances.
Dengan berbagai usulan yang sedang dipertimbangkan, proses legislasi diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun 2026. Keputusan akhir nantinya akan sangat memengaruhi cara partai‑partai berkompetisi dalam pemilu mendatang, serta menentukan seberapa representatif dan efektif pemerintahan Indonesia ke depan.
Kesimpulannya, usulan kenaikan ambang batas parlemen yang diajukan oleh NasDem dan Golkar mencerminkan upaya memperkuat kualitas partai politik, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara representasi rakyat dan efektivitas pemerintahan. Semua pihak diharapkan dapat menemukan titik temu yang menjamin demokrasi Indonesia tetap inklusif dan produktif.