Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 19 April 2026 | Jakarta, 19 April 2026 – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyingkap jaringan permainan pejabat yang diduga menyokong korupsi berskala besar senilai sekitar Rp189 triliun. Ungkapan Mahfud MD ini muncul bersamaan dengan penjelasan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, yang memaparkan motif-motif korupsi yang melibatkan 11 kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Menurut Mahfud MD, skema korupsi tersebut tidak hanya berakar pada penyalahgunaan wewenang pribadi, melainkan juga terkait erat dengan aliran dana politik yang mengalir selama proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan. “Biaya politik yang melanggar aturan menjadi bahan bakar bagi jaringan korupsi yang merembet hingga ke tingkat pusat dan daerah,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta.
Dalam keterangan persnya, Budi Prasetyo menguraikan beragam motif yang memicu tindakan korupsi para kepala daerah, antara lain suap jabatan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pemerasan, hingga kebutuhan pribadi seperti tunjangan hari raya (THR). Ia menambahkan bahwa motif tersebut sering kali dipicu oleh tekanan finansial yang timbul akibat biaya politik yang sangat tinggi.
Berikut ini rangkuman motif utama yang diungkapkan oleh KPK:
- Keuntungan pribadi dan kepentingan keluarga, termasuk kebutuhan THR.
- Biaya politik tinggi: Pilkada 2024 diperkirakan menelan Rp42,5 triliun, sementara biaya pemilu serentak mencapai lebih dari Rp71 triliun.
- Transaksi tidak transparan pada tahap pencalonan, termasuk mahar politik dan dukungan tak resmi.
- Pengaturan proyek daerah dan perizinan sebagai balas budi kepada kontributor dana politik.
- Pengadaan logistik pemilu yang rawan manipulasi dan politik uang.
Mahfud MD menekankan bahwa total kerugian negara akibat korupsi yang terhubung dengan jaringan politik ini dapat mencapai Rp189 triliun, mencakup selisih antara dana kampanye, alokasi anggaran proyek, dan penyalahgunaan fasilitas publik. Ia menambahkan, “Angka tersebut bukan sekadar perkiraan, melainkan indikasi betapa luasnya dampak ekonomi dari praktik korupsi yang tersembunyi di balik proses demokrasi kita.”
Pengamat politik menilai pernyataan Mahfud MD menegaskan perlunya reformasi struktural dalam sistem pendanaan politik. Mereka menyoroti bahwa meski KPK telah mengungkap motif dan aliran dana, penegakan hukum masih terhambat oleh jaringan patronase di dalam birokrasi.
Selain itu, Mahfud MD menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta pengawasan independen terhadap alokasi dana kampanye. Ia mengusulkan pembentukan badan independen yang berwenang mengaudit semua transaksi politik, termasuk dana kampanye, pengadaan logistik pemilu, dan proyek infrastruktur daerah.
Dalam penutupnya, Mahfud MD mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, lembaga negara, dan masyarakat sipil, untuk bersatu melawan praktek korupsi yang telah menggerogoti kepercayaan publik. “Kita harus mengembalikan integritas pada sistem demokrasi, sebelum kerusakan yang lebih dalam menelan generasi mendatang,” pungkasnya.
Penegakan hukum yang tegas, dukungan kebijakan anti‑korupsi yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk memutus rantai korupsi senilai ratusan triliun ini.