Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 16 Juni 2026 | Senin malam, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan aksi geruduk terhadap diskusi yang dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Menurut keterangan resmi dari Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, aksi geruduk dilakukan karena para pejabat tersebut tidak memiliki hak untuk membicarakan tentang Pancasila ketika pemerintah masih membungkam suara rakyat dan menganggap kritik sebagai gangguan. Mahasiswa juga menilai bahwa kebijakan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan dan hanya membuang-buang uang negara untuk program yang tidak bermanfaat.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa ia dan narasumber lainnya hadir untuk berdiskusi secara terbuka dan demokratis dengan mahasiswa. Namun, situasi menjadi tidak kondusif ketika sekelompok mahasiswa ingin menghentikan diskusi. Sudaryono memilih untuk tetap bertahan di lokasi dan berdialog dengan mahasiswa, tetapi situasi semakin memanas hingga terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik.
Keluarga Mahasiswa (KM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM juga menggelar aksi "FISIPOL Menolak Bungkam" sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini membawa enam tuntutan, termasuk pembatalan UU TNI-Polri, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta perbaikan komunikasi pemerintah dengan rakyat.
Seorang mahasiswa FISIPOL UGM, Reza, berhasil lolos seleksi masuk UGM melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026. Reza yang diasuh oleh kakek dan neneknya sejak kecil, berprestasi dari bangku SD hingga SMA dan akan kuliah di Program Studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dengan beasiswa UKT Pendidikan unggul bersubsidi 100 persen.
Dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa UGM terus melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menuntut pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan dan suara rakyat, serta berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.
Untuk memahami situasi yang terjadi, perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Mahasiswa UGM memiliki hak untuk mengkritik dan menuntut pemerintah, tetapi pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan suara rakyat. Dalam situasi seperti ini, dialog dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencapai solusi yang berpihak pada rakyat.