Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta, yang menghasilkan penangkapan sepuluh orang, termasuk Bupati Muara Enim, Edison. Penyidik KPK menemukan uang tunai sebesar Rp2 miliar yang diduga sebagai barang bukti dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, uang tersebut tidak hanya berasal dari uang tunai yang ditemukan saat OTT, tapi juga mencakup sejumlah dana yang tersimpan dalam rekening yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Uang yang diamankan terdiri dari mata uang rupiah, dolar AS, dan riyal.
Selain itu, KPK juga mengungkap adanya dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional. KPK telah melakukan penyelidikan sebelumnya, namun Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua eks Wakil Kepala BGN.
KPK juga mengungkap dugaan adanya dana sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat yang disiapkan untuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Temuan tersebut terungkap setelah penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kuota haji.
KPK terus melakukan penyidikan kasus korupsi di berbagai sektor, termasuk kasus kuota haji dan program Makan Bergizi Gratis. KPK berkomitmen untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam beberapa waktu terakhir, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan dan penyelidikan kasus korupsi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan dan Jakarta. KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi, termasuk pejabat pemerintah dan swasta.
KPK berharap bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. KPK juga berharap bahwa kasus korupsi dapat diatasi dengan efektif dan efisien, sehingga keuangan negara dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel.