Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 23 Juni 2026 | Kasus korupsi pengadaan motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin terang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pengadaan motor listrik tersebut tetap berjalan meski usulannya sempat ditolak pemerintah. Purbaya mengatakan bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah tentang pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Pengadaan motor listrik MBG awalnya tidak mendapat persetujuan dari pemerintah. Namun, pemerintah kemudian mendapati bahwa pembelian tetap dilakukan pada Maret 2026. Temuan ini membuat Kementerian Keuangan mengambil langkah tegas dengan menindak sejumlah pihak yang terlibat dalam proses pelolosan anggaran.
Kasus pengadaan motor listrik kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang ditangani Kejaksaan Agung. Ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional masih tersimpan di sebuah gudang di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, dan belum digunakan untuk mendukung distribusi program MBG.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi memastikan bahwa pihaknya tidak akan menyita seluruh motor listrik tersebut. Penyidik hanya membutuhkan barang bukti yang berkaitan dengan proses pengadaan. Pihak Kementerian Keuangan berjanji akan memperketat sistem pengawasan anggaran operasional lembaga pemerintah ke depan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut menangani kasus ini dan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi program MBG di Badan Gizi Nasional. KPK membuka peluang pengembangan penyelidikan jika ditemukan fakta baru.
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan tetap memanfaatkan seluruh unit kendaraan yang telah dibeli tersebut. Total pengadaan armada operasional tersebut tercatat mencapai 21.801 unit motor listrik dengan nilai total aset kendaraan operasional sebesar Rp 1,03 triliun.
Kasus korupsi pengadaan barang ini telah menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Kasus ini menjadi contoh bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan memastikan bahwa semua pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah kasus korupsi seperti ini dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat.