Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 07 Juni 2026 | Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen penting yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, terdapat beberapa isu yang terkait dengan KTP, seperti pelayanan yang tidak lancar dan kasus korupsi. Di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membuka pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
Program yang dinamakan "Seven in One" ini memungkinkan warga yang akan menikah untuk mengurus beberapa dokumen kependudukan dalam satu proses pelayanan. Dengan adanya program ini, pasangan yang akan menikah dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan yang diperlukan secara lebih cepat dan efisien.
Di sisi lain, terdapat juga isu tentang KTP yang tidak dapat diterbitkan karena terkendala tinta. Di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pelayanan KTP dihentikan sementara karena tidak ada tinta. Hal ini menyebabkan masyarakat yang membutuhkan KTP harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan dokumen tersebut.
Isu korupsi juga tidak luput dari perhatian. Paulus Tannos, tersangka korupsi e-KTP, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2019. Ia diduga merugikan negara melalui proyek e-KTP senilai Rp145,85 miliar. Saat ini, sidang committal hearing dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 untuk mendengarkan pendapat akhir sebelum pengadilan menetapkan keputusan ekstradisi.
Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sungai Penuh memusnahkan sebanyak 245 ribu keping Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah tidak berlaku. Pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga tertib administrasi kependudukan serta menghindari potensi penyalahgunaan dokumen yang sudah tidak berlaku.
Terakhir, perlu diingat bahwa informasi yang beredar tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang melekat pada KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah adalah tidak benar. Informasi ini merupakan hoaks yang beredar di media sosial.
Kesimpulan, pelayanan KTP dan isu terkaitnya memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya program "Seven in One" dan upaya peningkatan pelayanan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan yang diperlukan secara lebih cepat dan efisien. Namun, perlu diingat bahwa informasi yang beredar harus dicek dan diverifikasi untuk menghindari penyebaran hoaks.