Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 19 April 2026 | Jakarta, 19 April 2026 – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan tiga fakta penting yang melibatkan tokoh-tokoh utama politik tanah air. Dalam sebuah konferensi pers di kediamannya, JK menegaskan perannya dalam mengantar Joko Widodo (Jokowi) dari Solo ke panggung nasional, menjelaskan dukungan Megawati Soekarnoputri terhadap Jokowi, serta menyebutkan aksi Prabowo Subianto yang melakukan inspeksi ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai langkah menegaskan komitmen keamanan pangan.
Berikut tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan JK:
- Jokowi diusung Megawati ke panggung politik nasional – JK mengingat kembali bagaimana ia meyakinkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, untuk mendukung pencalonan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012. “Saya yang bawa Jokowi ke Jakarta dari Solo, agar menjadi gubernur. Ibu Megawati menilai Jokowi sebagai calon yang baik untuk PDIP,” ujar JK. Ia menambahkan bahwa setelah kemenangan Jokowi, sang kandidat mengunjungi rumahnya untuk mengucapkan terima kasih, menandai awal hubungan kerja sama yang berlanjut hingga Jokowi menjadi presiden pada 2014.
- Istilah “termul” dan polemik ijazah Jokowi – Dalam kesempatan yang sama, JK menyinggung istilah “termul” (akronim dari “Ternak Mulyono”) yang sempat dipopulerkan oleh beberapa kalangan sebagai sindiran terhadap pendukung Jokowi. JK menolak adanya konflik pribadi dengan Presiden, namun menekankan pentingnya Jokowi menampilkan ijazah asli untuk meredam perdebatan publik yang telah berlangsung selama dua tahun. “Sudahlah Pak Jokowi, kasihlah ijazah saja. Ini sensitif dan menimbulkan perpecahan,” katanya.
- Prabowo Subianto sidak Bulog – Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prabowo Subianto, melakukan inspeksi langsung ke gudang Bulog di Danurejo. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan stok pangan strategis serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Prabowo menyampaikan arahan kepada ketua DPRD se-Indonesia untuk meningkatkan transparansi distribusi pangan, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat politis, melainkan demi kepentingan rakyat.
Selain tiga poin utama di atas, JK juga menyinggung beberapa isu terkait Megawati yang kini sering bertemu dengan duta besar (dubes) negara sahabat. Sekretaris Jenderal PDI‑Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa Megawati menjadi rujukan dunia dalam membahas sejarah Soekarno serta isu‑isu geopolitik global. Pertemuan dengan dubes Jerman, Qatar, Arab Saudi, serta kunjungan dalam rangka halal‑bihalal Idul Fitri mencerminkan peran aktif Megawati dalam diplomasi informal, meskipun tidak secara langsung terkait dengan dinamika internal partai.
Reaksi publik beragam. Pendukung Jokowi mengapresiasi pengakuan JK atas kontribusi historisnya, sementara kritikus menilai pernyataan tentang ijazah Jokowi sebagai upaya politik untuk menambah tekanan pada presiden menjelang masa akhir masa jabatan. Di sisi lain, aksi Prabowo di Bulog mendapat pujian dari kalangan petani dan aktivis pangan yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kontrol pemerintah atas ketahanan pangan nasional.
Analisis para pengamat politik menilai bahwa ketiga sorotan ini mencerminkan dinamika internal PDIP dan koalisi pemerintah. Penguatan peran Megawati sebagai figur diplomatik memperkuat posisi partai dalam arena internasional, sementara penegasan JK tentang dukungan historisnya terhadap Jokowi menambah dimensi naratif kepemimpinan yang bersifat lintas generasi. Inspeksi Prabowo di Bulog, di sisi lain, menegaskan agenda keamanan pangan yang menjadi prioritas utama menjelang pemilihan umum 2029.
Secara keseluruhan, pernyataan JK menambah lapisan kompleksitas dalam politik Indonesia, menyoroti bagaimana sejarah, personalia, dan kebijakan publik saling bersinggungan. Pengungkapan ini kemungkinan akan memicu diskusi lanjutan di media sosial, forum akademik, serta ruang parlemen, terutama menjelang pemilihan legislatif yang akan datang.
Ke depan, publik menantikan langkah konkret dari Jokowi dan Megawati dalam menanggapi isu ijazah serta kebijakan pangan yang diusulkan Prabowo. Sementara itu, JK tetap menekankan pentingnya persatuan dan transparansi dalam mengatasi perpecahan yang masih menggerogoti masyarakat.