Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 01 Juni 2026 | Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkeliling ke sejumlah daerah untuk memenuhi undangan masyarakat. Hasto menekankan bahwa turun ke bawah bukanlah persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin.
Menurut Hasto, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai persoalan fiskal, yang merupakan dampak dari kebijakan pada periode sebelumnya. Ia menyoroti sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi yang dinilainya menimbulkan persoalan bagi negara, seperti besarnya anggaran bantuan sosial yang digunakan untuk kepentingan elektoral dan proyek infrastruktur yang tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Hasto juga menilai bahwa berbagai persoalan yang muncul saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut sistem hukum, politik, dan demokrasi. Ia menekankan bahwa masyarakat pada akhirnya akan menuntut penjelasan terkait berbagai kebijakan yang pernah diambil selama pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, Hasto juga berharap pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dapat membahas arah strategis bangsa dan menjadi momentum krusial untuk membedah arah masa depan bangsa.
Di lain pihak, Hasto menyebut Joko Widodo atau Jokowi mengubah sistem menjadi otoriter populis. Ia menyesalkan demokrasi politik dan ekonomi yang berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Hasto juga menyoroti kasus kriminalisasi politik yang terjadi dan menimbulkan kritik yang sangat kuat.
PDI-P juga menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto. Dalam upacara tersebut, Hasto menyampaikan amanat kepada seluruh peserta upacara dan menekankan pentingnya mengkaji kembali Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai kompas pembangunan masa depan Indonesia.
Kesimpulan dari berbagai pernyataan Hasto Kristiyanto adalah bahwa pemerintahan harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Selain itu, penting untuk membedah arah strategis bangsa dan memperhatikan sistem hukum, politik, dan demokrasi untuk memastikan kemajuan bangsa.