Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 17 April 2026 | Jakarta, 16 April 2026 – Puluhan aktivis dan purnawirawan militer berkumpul di depan Gedung DPR RI pada sore hari, menggelar aksi demo yang dipimpin oleh tokoh kontroversial Roy Suryo. Demonstran menuntut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara terbuka memperlihatkan ijazah akademiknya kepada publik sebagai bentuk transparansi atas dugaan tuduhan ijazah palsu yang selama ini mengemuka.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.40 WIB, ketika rombongan yang dipimpin Roy Suryo tiba lewat Flyover Gerbang Pemuda. Kelompok tersebut bergerak berjalan kaki menuju kompleks parlemen, dengan satu mobil komando yang menjadi pusat orasi. Dari mobil tersebut, Roy Suryo menyuarakan tuntutannya menggunakan pengeras suara, menekankan pentingnya mengungkapkan dokumen pendidikan pemimpin negara demi menghindari spekulasi dan menegakkan kepercayaan publik.
Sejumlah purnawirawan TNI, termasuk Mayjen (Purn) Soenarko, turut hadir sebagai pendukung. Mereka berdiri di samping Roy Suryo, memperlihatkan solidaritas terhadap tuntutan yang diangkat. Di antara para demonstran, terdapat spanduk‑spanduk dengan tulisan “Jokowi Tunjukkan Ijazah” dan “Transparansi untuk Bangsa”. Aparat keamanan menyiapkan pagar pembatas untuk mencegah demonstran memasuki jalan utama, namun arus kendaraan tetap terganggu.
Akibat aksi, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR mengalami kemacetan signifikan. Lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi melambat drastis, sementara arah sebaliknya menunjukkan kepadatan yang meningkat. Kendaraan tak dapat melaju di jalur arteri, meski akses tol dalam kota tetap terbuka. Polisi berupaya mengatur pergerakan dengan menempatkan unit di titik‑titik kritis, namun kepadatan tetap tinggi hingga akhir hari.
Roy Suryo menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan soal integritas institusi. Ia menyebut bahwa “sebagai kepala negara, Presiden wajib memberikan bukti yang jelas mengenai latar belakang pendidikannya, terutama bila ada tuduhan yang dapat merusak citra kepemimpinan”. Pernyataan tersebut disambut oleh sejumlah warga yang berpendapat bahwa kejelasan mengenai ijazah dapat mengurangi rumor dan meneguhkan kepercayaan publik.
- Waktu aksi: 16 April 2026, sekitar 14.40 WIB.
- Lokasi: Depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
- Jumlah peserta: Puluhan orang, termasuk tokoh politik dan militer.
- Tuntutan utama: Jokowi menunjukkan ijazah kepada publik.
- Pengaruh lalu lintas: Kemacetan pada jalur arteri, tidak memengaruhi tol dalam kota.
Selain menuntut transparansi, Roy Suryo juga mengkritik proses penyelidikan yang menurutnya “terlalu tertutup”. Ia menuntut agar berkas‑berkas terkait kasus ijazah tersebut dapat dilimpahkan secara terbuka kepada publik dan media. Dalam orasinya, ia menyebutkan bahwa penundaan pengungkapan bukti dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan memicu aksi‑aksi serupa di masa mendatang.
Pihak kepolisian menyatakan bahwa demonstrasi berlangsung tertib dan tidak ada insiden kekerasan. Penjagaan keamanan tetap ketat, dengan satuan pengamanan DPR siap mengevakuasi jika situasi berubah. Meskipun demikian, mereka mengingatkan peserta agar tidak menghalangi arus kendaraan utama demi keselamatan bersama.
Isu ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik sejak awal masa kepresidenannya. Beberapa pihak menuding adanya kejanggalan dalam dokumen akademik yang dimiliki, sementara pihak lain membantah dan menilai tuduhan tersebut sebagai upaya politisasi. Aksi Roy Suryo ini menjadi salah satu wujud protes terbuka yang menguji batas kebebasan berpendapat dalam konteks politik Indonesia.
Di akhir aksi, Roy Suryo menutup dengan seruan agar pihak berwenang segera menindaklanjuti permintaan demonstran. Ia berharap pemerintah dapat mengatur jadwal pertemuan publik di mana dokumen ijazah Presiden dapat dipamerkan secara transparan. Masyarakat yang menyaksikan aksi tersebut diharapkan tetap menjaga ketertiban dan menunggu hasil penyelidikan resmi.
Demonstrasi ini menegaskan kembali pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan warga, terutama dalam isu‑isu sensitif yang menyangkut integritas pejabat publik. Dengan menunggu langkah selanjutnya, publik Indonesia tetap menantikan kejelasan atas tuduhan ijazah palsu yang belum terjawab.