Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kembali menjadi sorotan publik setelah mengklaim peran krusialnya dalam mengantarkan Joko Widodo ke kursi kepresidenan. Pada sebuah konferensi pers yang digelar di kediamannya, JK menegaskan bahwa tanpa dukungan dan bimbingannya, Jokowi tidak akan melaju dari posisi Gubernur DKI Jakarta ke panggung nasional.
JK menambahkan bahwa pada Pilpres 2014, Megawati secara eksplisit menuntut agar dirinya menjadi wakil presiden bersama Jokowi. “Megawati berkata, ‘Jangan, Pak Jusuf, dampingi dia,’” kata JK, mencontohkan keengganan Megawati menandatangani pencalonan Jokowi tanpa kehadiran JK sebagai pasangan. “Saya tidak mau menandatangani kalau bukan saya yang menjadi wakilnya,” tambahnya, menegaskan bahwa permintaan tersebut datang dari pihak PDIP, bukan inisiatif pribadi Megawati.
Respons Presiden Jokowi muncul tidak lama setelah pernyataan JK. Jokowi, yang sedang berada di kediamannya di Banjarsari, Solo, menanggapi dengan sikap rendah hati. “Ya, saya ini bukan siapa‑siapa. Saya orang kampung,” ujarnya, menolak menilai pernyataan JK yang menyiratkan ancaman terhadap negara. “Yang menilai bukan saya,” katanya, menyerahkan penilaian kepada publik.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, berusaha meredam ketegangan. Ia menyatakan bahwa pernyataan JK ditujukan kepada Jokowi dan tidak ada kaitannya dengan posisi partai. “Lebih baik tanya langsung Jokowi saja,” ujar Andreas, menegaskan bahwa PDIP tidak akan terpengaruh oleh tudingan pengkhianatan yang dilontarkan JK.
Ketua Dewan Pengawas DPP BAR, Utje Gustaf, mengakui peran JK dalam mendukung Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, tetapi menyoroti bahwa dukungan pada Pilpres 2014 baru muncul setelah massa menggalang dukungan. Utje juga mengingatkan pernyataan JK yang sebelumnya menyebut negara akan hancur bila Jokowi menjadi presiden, menambah nuansa konflik internal.
Di luar dinamika politik, JK mengekspresikan kemarahannya terkait tuduhan terhadap dirinya dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menuduh Rismon Sianipar menyebarkan hoaks dan menuduhnya mendanai upaya tersebut. JK menegaskan bahwa ia tidak memberikan dana apa pun dan menolak tuduhan penistaan agama terkait ceramah di UGM. “Saya lebih tua, sebagai senior memberi nasihat, bukan menuduh,” ujarnya.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan JK dapat menjadi strategi politik menjelang pemilihan legislatif mendatang, guna memperkuat posisi pribadi dan partainya. Mereka menekankan bahwa narasi personal seperti “Jusuf Kalla peran Jokowi” sering kali dipakai untuk memengaruhi persepsi publik dalam konteks kompetisi kekuasaan.
Kombinasi antara klaim JK, tekanan Megawati untuk menjadi wakil presiden, dan tudingan PDIP mengenai pengkhianatan menambah lapisan kompleksitas hubungan antara elit politik Indonesia. Sejarah politik negeri ini memang kerap dipenuhi aliansi strategis, namun klaim individu seperti yang diungkap JK menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana satu tokoh dapat memengaruhi jalannya demokrasi.
Publik menantikan klarifikasi lebih lanjut dari semua pihak, khususnya mengenai fakta dukungan Megawati pada masa awal karier Jokowi. Sementara itu, PDIP berusaha menjaga citra partai tetap stabil di tengah gejolak, dan Jokowi tetap menekankan asal usulnya sebagai orang kampung.
Kesimpulannya, pengakuan Jusuf Kalla tentang perannya dalam mengangkat Jokowi ke puncak kepresidenan, bersama dengan tekanan Megawati untuk menjadikannya wakil presiden, menimbulkan kembali sorotan pada dinamika internal PDIP. Konflik ini memperlihatkan betapa sejarah politik Indonesia masih dipengaruhi oleh narasi pribadi, aliansi, dan persaingan kekuasaan yang terus berkembang.