Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 15 Agustus 2026 | Cek bansos Kemensos menjadi topik yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Salah satu hal yang paling penting dalam penyaluran bansos adalah penentuan sasaran yang tepat. Pemerintah menggunakan data sosial dan ekonomi untuk menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial atau bansos. Salah satu istilah yang sering muncul dalam proses tersebut adalah desil.
Desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Setiap desil secara umum mewakili sekitar 10 persen keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraannya. Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan keluarga dalam data. Sebaliknya, semakin besar angka desil, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Namun, desil bukan sekadar pengelompokan berdasarkan jumlah penghasilan. Pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi untuk menentukan posisi suatu keluarga.
Data Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) mencakup sejumlah variabel, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset. Artinya, seseorang dengan penghasilan tertentu belum tentu otomatis masuk ke desil tertentu. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga secara keseluruhan ikut diperhitungkan.
Bagi masyarakat yang ingin mengecek status desil mereka, dapat dilakukan secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan mengetahui desil, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka termasuk dalam kelompok yang berhak mendapatkan bansos atau tidak.
Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kelompok yang masuk desil 9 dan 10, yakni 20 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi tertinggi, disebut berpotensi tidak lagi bisa membeli BBM bersubsidi tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa pejabat Perum Bulog Epi Sulandari sebagai saksi untuk mendalami pembentukan harga beras dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Pembentukan harga ini perlu penyidik dalami untuk mengecek perbandingan harga penawaran Kemensos kepada vendor.
Dalam konteks perkara yang sedang disidik, Epi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Data Pangan Direktorat Operasional dan Pelayanan Publik Beras Perum Bulog pada 2020. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial pada 2020.
KPK sebelumnya mengumumkan pengembangan penyidikan perkara tersebut pada 19 Agustus 2025 dengan menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka. KPK memperkirakan perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp200 miliar.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang desil dan cara ceknya, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Kementerian Sosial atau menghubungi call center yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami lebih baik tentang penyaluran bansos dan desil yang digunakan sebagai acuan.
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa desil merupakan salah satu faktor penting dalam penyaluran bansos. Pemerintah menggunakan data sosial dan ekonomi untuk menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial atau bansos. Masyarakat dapat mengecek status desil mereka secara online menggunakan NIK dan mengetahui apakah mereka termasuk dalam kelompok yang berhak mendapatkan bansos atau tidak.