Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 01 Mei 2026 | Seorang guru komite di Kabupaten Kampar, Riau, mengajukan keberatan publik setelah namanya tidak muncul dalam daftar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Menurut guru tersebut, proses penghapusan nama terjadi secara tidak wajar dan diduga melibatkan manipulasi data pada sistem informasi kepegawaian nasional, siasn BKN.
Pengaduan resmi diajukan pada awal minggu ini kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dinas Pendidikan Riau. Guru komite yang tidak disebutkan namanya mengklaim telah melengkapi seluruh persyaratan administratif, termasuk unggah dokumen ke siasn BKN tepat waktu. Namun, pada saat daftar calon resmi dipublikasikan, nama yang seharusnya tercantum tidak ada.
PPPK paruh waktu merupakan skema rekrutmen yang diperkenalkan pemerintah sejak 2021 untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik di daerah yang mengalami kekurangan guru. Calon yang lolos seleksi mengikuti serangkaian tahapan, mulai dari verifikasi dokumen, ujian kompetensi, hingga verifikasi akhir melalui portal siasn BKN. Setiap tahap tercatat secara digital, sehingga transparansi diharapkan terjaga.
Menurut keterangan saksi, guru komite tersebut berhasil melewati verifikasi awal dan bahkan dinyatakan lulus pada tahap ujian kompetensi. Namun, pada proses verifikasi akhir, petugas BKN dikabarkan menolak data karena “ketidaksesuaian teknis” yang tidak dijelaskan secara rinci. Guru bersikeras bahwa semua data yang diunggah telah sesuai dengan format yang ditetapkan, sehingga dugaan adanya manipulasi menjadi sorotan utama.
Pihak BKN menanggapi melalui pernyataan resmi bahwa semua proses seleksi PPPK dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan siasn BKN sebagai platform utama. BKN menambahkan bahwa setiap penolakan data akan disertai dengan notifikasi resmi kepada calon, dan mereka siap melakukan audit internal bila ada indikasi penyimpangan.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Riau menyatakan akan melakukan koordinasi dengan BKN untuk menelusuri jejak data guru komite tersebut. Kepala Dinas menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas seleksi PPPK, terutama di wilayah yang sangat membutuhkan tenaga pendidik berkualitas.
Kelompok advokasi ASN di tingkat nasional juga memberikan komentar kritis. Mereka menilai bahwa sistem siasn BKN masih rawan terhadap human error dan potensi penyalahgunaan data. Beberapa pakar teknologi informasi mengusulkan peningkatan mekanisme audit otomatis serta transparansi publik melalui publikasi data lengkap calon yang lolos dan yang ditolak.
Kasus ini menambah deretan kontroversi terkait rekrutmen PPPK yang sebelumnya sudah mendapat sorotan karena adanya dugaan kecurangan dalam penetapan kuota dan penilaian ujian. Jika tuduhan manipulasi siasn BKN terbukti, konsekuensinya dapat melibatkan sanksi administratif bagi pejabat terkait serta revisi kebijakan rekrutmen untuk mencegah kejadian serupa.
Hingga kini, guru komite tersebut menunggu keputusan resmi dari BKN. Ia berharap nama dan haknya sebagai calon PPPK paruh waktu dapat dipulihkan, sekaligus menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap langkah rekrutmen ASN. Kasus ini diperkirakan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem siasn BKN serta menjamin proses seleksi yang adil dan transparan.