Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 29 April 2026 | Selasa, 28 April 2026 – Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mengunjungi kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, untuk menyampaikan tuntutan tegas agar Muktamar NU 2026 dilaksanakan paling lambat awal Agustus 2026. Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin, menegaskan kehadirannya bersama 22 ketua PWNU lainnya merupakan langkah konsolidasi pimpinan wilayah dalam menanggapi dinamika internal organisasi.
Gus Rozin menyampaikan keprihatinan mendalam atas stagnasi pasca‑sepakat islah yang belum menghasilkan progres berarti dalam mengatasi kebuntuan komunikasi di kalangan elit PBNU. “Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” ujarnya dengan tegas.
Aspirasi tersebut telah diterima secara daring oleh Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, dan secara langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, di ruang kerjanya. Forum menilai penundaan Muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat peran strategis NU di tingkat kebangsaan dan keumatan.
Dalam pernyataan sikap yang dirumuskan bersama, Forum Ketua PWNU menyoroti tiga poin krusial:
- PBNU diminta melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, selaras dengan keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.
- PBNU harus konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah tanggal 18 Maret 2026, termasuk pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).
- Steering Committee diminta menetapkan peserta Muktamar – PWNU, PCNU, dan PCINU – paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan penuh dari 23 ketua PWNU yang mewakili provinsi dari Aceh hingga Papua Pegunungan, menandakan sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi.
Gus Rozin menekankan bahwa percepatan Muktamar bukan sekadar agenda administratif, melainkan faktor penentu legitimasi kepemimpinan NU dan soliditas internal. “Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” ujarnya.
Forum menambahkan bahwa kunjungan ke Jakarta dilakukan dengan biaya sendiri, menegaskan keseriusan para ketua PWNU meski berada di daerah terpencil seperti Aceh dan Papua Pegunungan. Langkah ini dipandang sebagai upaya menghindari fragmentasi internal yang dapat melemahkan posisi NU dalam kancah politik dan sosial nasional.
Dengan tekanan yang semakin kuat, PBNU diharapkan dapat menyusun jadwal operasional, menyiapkan panitia, serta mengumumkan daftar peserta dalam waktu dekat. Keberhasilan pelaksanaan Muktamar NU 2026 diharapkan dapat meredam potensi mosi tidak percaya, memperkuat kohesi antar‑cabang, dan menegaskan kembali peran NU sebagai pilar keagamaan serta kekuatan sosial di Indonesia.
Jika PBNU mampu memenuhi tuntutan tersebut, organisasi diprediksi akan memasuki fase konsolidasi yang lebih stabil, memungkinkan fokus pada program-program strategis di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan dialog antar‑agama menjelang pemilihan umum mendatang.