Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 28 April 2026 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) Sains dan Teknologi kembali mengangkat wacana penutupan prodi yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri. Sekretaris Jenderal Badri Munir Sukoco menyampaikan dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 bahwa evaluasi prodi akan diprioritaskan sebagai upaya menyeimbangkan antara output lulusan dan permintaan pasar kerja.
Menurut data yang disampaikan Badri, setiap tahun sekitar 490.000 lulusan program ke‑guru dan kependidikan berhasil menamatkan studi, sementara kebutuhan tenaga pengajar nasional hanya mencapai sekitar 20.000 posisi. Angka tersebut menimbulkan persepsi oversupply, yang menjadi dasar pertimbangan penutupan prodi. Namun, pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Achmad Hidayatullah, menyoroti bahwa persoalan utama bukan pada kuantitas lulusan melainkan pada distribusi geografis dan penyerapan di lapangan kerja.
Hidayatullah menegaskan, “Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Realitas di lapangan menunjukkan adanya mal‑distribution, bukan kelebihan jumlah.” Ia menambahkan bahwa banyak wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih mengalami kekurangan guru, bahkan harus mengandalkan penugasan sementara dari aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan penutupan prodi berpotensi menjadikan program studi kependidikan sebagai kambing hitam, padahal solusi yang dibutuhkan adalah pemerataan penempatan tenaga pengajar.
Badri menegaskan bahwa penutupan prodi bukanlah langkah pertama, melainkan opsi terakhir setelah melalui serangkaian tahapan evaluasi menyeluruh. Evaluasi mencakup aspek kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, serta kesesuaian dengan kebutuhan strategis nasional. Prodi yang tidak memenuhi standar mutu atau tidak dapat dikembangkan melalui transformasi kurikulum akan dipertimbangkan untuk ditutup.
Berikut rangkuman langkah‑langkah yang direncanakan Kemdikbud Sains dan Teknologi dalam proses penutupan prodi:
- Identifikasi prodi yang memiliki tingkat lulusan melebihi permintaan pasar selama tiga tahun berturut‑turut.
- Penilaian kualitas akademik melalui akreditasi, kinerja dosen, dan relevansi riset.
- Konsultasi dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Penyusunan rencana transisi bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi, termasuk opsi relokasi atau perubahan jurusan.
- Penerapan program pelatihan kembali (re‑skilling) bagi lulusan yang terdampak.
Selain itu, Badri menambahkan bahwa Kemdikbud akan memperkuat kurikulum berbasis kompetensi, mengadopsi model pembelajaran proyek, serta mengembangkan program lintas disiplin. Skema major‑minor dan kolaborasi riset antaruniversitas diharapkan dapat meningkatkan relevansi lulusan dengan dinamika industri masa depan.
Para pengamat menilai bahwa kebijakan penutupan prodi harus dipadukan dengan upaya penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, terutama di sektor‑sektor yang masih kekurangan tenaga kerja terampil. Tanpa adanya peningkatan kesempatan kerja, penutupan prodi dapat memperparah fenomena pengangguran terdidik, terutama di bidang non‑teknis.
Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang peran pasar dalam penentuan program studi. Badri mengakui bahwa banyak perguruan tinggi masih bersikap market‑driven, membuka prodi yang sedang trend tanpa mempertimbangkan keseimbangan jangka panjang. “Jika dibiarkan, kelebihan suplai di bidang tertentu seperti kedokteran pada 2028 dapat terjadi, dan ini akan menambah beban mal‑distribution,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, wacana penutupan prodi menyoroti tantangan struktural dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi kurikulum, distribusi tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja menjadi kunci untuk memastikan kebijakan tidak berbalik menjadi beban bagi mahasiswa dan institusi.
Dengan menempatkan penutupan prodi sebagai opsi terakhir, Kemdikbud berharap dapat menyeimbangkan kualitas pendidikan dengan kebutuhan ekonomi, sambil tetap menjaga akses pendidikan bagi seluruh daerah di Indonesia.