Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 April 2026 | Rangkaian video yang memperlihatkan deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi viral di media sosial pada awal April 2026. Video tersebut menimbulkan beragam spekulasi mengenai tujuan, sumber dana, serta jumlah unit kendaraan yang akan dibagikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah pejabat tinggi pemerintah kemudian memberikan klarifikasi yang berbeda-beda, menimbulkan kebingungan di publik.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pertama kali merespons kehebohan itu pada Selasa, 7 April 2026, dengan menyatakan bahwa ia belum memiliki data lengkap mengenai proses pengadaan motor listrik tersebut. Ia menegaskan bahwa usulan pembelian motor listrik dan perangkat komputer pernah diajukan pada tahun anggaran sebelumnya, namun pada saat itu ditolak karena dianggap bukan kebutuhan mendesak. “Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Purbaya menambahkan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada penyediaan makanan, bukan pada pembelian kendaraan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan yang menekankan urgensi operasional. Pada Kamis, 9 April 2026, Dadan menyatakan bahwa motor listrik tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan SPPG di daerah yang sulit dijangkau, terutama wilayah pedesaan yang hanya dapat diakses dengan kendaraan roda dua. Ia menuturkan, “Program ini kan menjangkau daerah‑daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa‑desa, daerah‑daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional.” Dadan menambahkan bahwa motor listrik tidak hanya diperuntukkan bagi Kepala SPPG, melainkan juga dapat dipakai oleh karyawan BGN yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Menurut data yang diungkapkan oleh Dadan, total unit yang direncanakan adalah 21.801 motor listrik dengan harga satuan sekitar Rp 42 juta, yang berada di bawah harga pasar yang dilaporkan mencapai Rp 52 juta. Dari target awal sebesar 24.400 unit, hanya 21.801 unit yang dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Semua unit tersebut berasal dari anggaran BGN tahun 2025, bukan tahun 2026. Dadan menegaskan bahwa pengadaan untuk tahun 2026 telah dihentikan dan tidak ada rencana pembelian lebih lanjut.
Berbagai media lain, termasuk VIVA, Kompas, JPNN, dan Republika, melaporkan hal serupa. Mereka mencatat bahwa video viral menampilkan puluhan ribu motor listrik, bahkan ada klaim bahwa sebanyak 70.000 unit disiapkan khusus untuk Jawa Barat. Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Dadan, yang menyatakan bahwa angka tersebut tidak akurat dan bahwa motor yang ada belum dibagikan secara resmi.
Berikut rangkuman poin utama yang muncul dalam pernyataan kedua pejabat:
- Motor listrik berlogo BGN direncanakan untuk anggaran 2025, bukan 2026.
- Total unit yang dapat dibeli: 21.801 unit, masing‑masing seharga Rp 42 juta.
- Tujuan utama: mendukung operasional SPPG di daerah terpencil untuk program MBG.
- Menkeu Purbaya menolak anggaran motor listrik pada tahun 2026 dan menyatakan fokus harus pada penyediaan makanan.
- Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa motor belum dibagikan dan pengadaan tahun 2026 dihentikan.
Kebingungan publik masih berlanjut karena adanya perbedaan informasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Namun, kedua belah pihak sepakat bahwa transparansi pengelolaan anggaran dan kejelasan mekanisme distribusi menjadi hal yang mendesak untuk menghindari spekulasi lebih lanjut.
Kesimpulannya, pengadaan motor listrik untuk kepala SPPG memang pernah direncanakan pada anggaran 2025 dengan tujuan meningkatkan akses ke daerah‑daerah sulit. Namun, pada tahun 2026 tidak ada alokasi dana baru, dan Menkeu Purbaya menegaskan penolakan terhadap pengadaan tambahan. Kepala BGN Dadan Hindayana berjanji akan meninjau kembali kebutuhan operasional dan memastikan bahwa motor yang sudah ada tidak akan disalahgunakan, sekaligus menekankan bahwa prioritas utama tetap pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.