Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 25 April 2026 | Pembebasan pajak kendaraan listrik yang dikeluarkan melalui surat edaran pemerintah pusat pada akhir April 2026 menuai kritik karena dianggap setengah jalan. Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, menilai kebijakan tersebut menimbulkan kebingungan di antara pemerintah daerah, produsen, dan konsumen. Tanpa batas waktu yang jelas, pelaku industri sulit menghitung total biaya kepemilikan, sementara konsumen ragu untuk berinvestasi pada mobil atau motor listrik.
Di Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memutuskan akan memungut pajak kendaraan listrik secara wajar, namun tetap memberikan insentif berbasis nilai kendaraan. Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI, menjelaskan bahwa tarif dirumuskan mengikuti Permendagri No.11 Tahun 2026 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang menginstruksikan pembebasan pajak. Skema insentif yang diusulkan meliputi empat lapisan: kendaraan sampai Rp300 juta mendapat 75% insentif, Rp300‑500 juta 65%, Rp500‑700 juta 50%, dan di atas Rp700 juta 25%.
Dimaz Raditya, Ketua Komisi C DPRD DKI, menekankan potensi pendapatan daerah yang signifikan dari pajak kendaraan listrik. Ia menyarankan pola tarif bertahap yang mempertimbangkan kemampuan membayar, namun mengakui bahwa kebijakan daerah harus selaras dengan arahan pemerintah pusat. “Kami ingin tetap adil bagi pemilik kendaraan listrik, namun tidak dapat menentang peraturan menteri,” ujarnya.
Sementara itu, di Provinsi Banten, Bapenda dipimpin oleh Berly Rizki Natakusumah mengumumkan penerapan tarif pajak sebesar 25% dari tarif kendaraan konvensional mulai Mei 2026. Keputusan ini merujuk pada Permendagri yang sama, namun berlawanan dengan surat edaran yang mendorong pembebasan. Berly menegaskan bahwa tarif tersebut akan dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan akan berlaku pada siklus pajak tahunan berikutnya.
Data Bapenda Banten menunjukkan bahwa populasi kendaraan listrik di provinsi tersebut telah mencapai sekitar 35.000 unit pada akhir 2025, menyumbang 22% dari total kendaraan baru. Penerapan pajak diharapkan menambah penerimaan daerah secara signifikan, namun menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara pendapatan dan dukungan pada transisi energi bersih.
Secara nasional, penjualan kendaraan listrik di Asia Tenggara meningkat tajam akibat krisis minyak pasca perang Iran. Pemerintah pusat berupaya mempercepat adopsi lewat pembebasan pajak, namun implementasi di tingkat daerah masih beragam. Di satu sisi, DKI Jakarta berusaha menggabungkan pajak dengan insentif progresif; di sisi lain, Banten memilih tarif tetap yang lebih tinggi.
Kebijakan yang belum final ini memicu kekhawatiran pada produsen otomotif dalam menyusun strategi harga. Tanpa kepastian regulasi, perhitungan total cost of ownership (TCO) menjadi tidak stabil, yang pada gilirannya dapat menahan laju penjualan. Industri menuntut revisi aturan yang menyatukan kebijakan pusat dan daerah sehingga insentif tidak hanya bersifat sementara.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan setengah jalan dapat menurunkan kepercayaan investor. “Kepastian hukum adalah faktor kunci untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik,” kata seorang analis tanpa disebutkan nama. Ia menambahkan bahwa bila pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif dengan kemampuan ekonomi masing‑masing, maka insentif fiskal tetap dapat berperan sebagai pendorong utama.
Dengan tekanan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus mendukung agenda iklim nasional, pemerintah diharapkan akan menyiapkan regulasi yang lebih terkoordinasi. Revisi aturan pajak kendaraan listrik yang menyatukan arahan kementerian dengan kebijakan daerah dapat menjadi solusi jangka panjang.
Secara keseluruhan, kebijakan pajak kendaraan listrik di Indonesia saat ini berada pada titik persimpangan antara kebutuhan fiskal dan tujuan lingkungan. Kejelasan regulasi, konsistensi tarif, serta mekanisme insentif yang transparan akan menentukan seberapa cepat kendaraan listrik dapat menjadi pilihan utama masyarakat.