Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 24 April 2026 | Ketua Umum Persatuan Organisasi Pergerakan Mahasiswa (Projo), Budi Arie, kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan respons tegas terkait tuduhan bahwa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri media nasional, Budi Arie menegaskan bahwa isu tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengejar agenda politik pribadi, sekaligus mengancam persatuan bangsa.
Menurut Budi Arie, “Kasus ijazah Jokowi sudah menjadi bahan bakar bagi sebagian orang yang ingin memicu perpecahan. Ada yang sengaja mengait‑kaitkan JK dengan masalah ini demi menciptakan polemik yang mengalihkan perhatian publik dari masalah yang lebih penting.” Pernyataan ini mengacu pada laporan yang beredar di media sosial, di mana sejumlah tokoh politik dan aktivis menuduh JK terlibat dalam penyelidikan yang belum terbukti.
Selain menanggapi tuduhan, Budi Arie juga membahas potensi pertemuan antara JK dan Presiden Jokowi. Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut masih berada dalam tahap pembicaraan dan belum dapat dipastikan waktunya. “Jika memang ada peluang untuk bertemu, itu harus didasarkan pada itikad baik serta kepentingan nasional, bukan untuk memanfaatkan kasus ijazah Jokowi sebagai alat politik,” ujarnya.
Dalam penjelasan lebih lanjut, Budi Arie menyoroti tiga hal utama yang ia anggap penting dalam dinamika kasus ini:
- Manipulasi media: Sejumlah media konvensional dan daring diperkirakan menyajikan informasi secara selektif, menyoroti sisi sensasional tanpa menunggu hasil penyelidikan resmi.
- Agenda politik tersembunyi: Pihak-pihak tertentu berupaya memperkuat posisi mereka menjelang pemilihan umum mendatang dengan menyerang tokoh-tokoh lawan melalui kasus yang masih dalam proses.
- Dampak sosial: Penyebaran isu yang belum terverifikasi dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan akademik dimana integritas ijazah menjadi sorotan utama.
Budi Arie menambahkan bahwa Projo sebagai organisasi yang selalu mengawal kepentingan mahasiswa dan generasi muda, berkomitmen untuk tidak menjadi alat dalam perebutan panggung politik. “Kami menilai ada yang memanfaatkan kasus ijazah Jokowi untuk cari panggung & adu domba. Itu tidak kami dukung. Kami tetap netral dan fokus pada upaya memperbaiki kualitas pendidikan,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang langkah selanjutnya, Budi Arie mengungkapkan bahwa Projo akan terus memantau proses hukum terkait kasus ijazah tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak, termasuk lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah serta institusi pengawas internal pemerintahan.
Di sisi lain, pihak JK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, sumber dekat JK menyampaikan bahwa mantan Wakil Presiden tersebut masih fokus pada agenda sosialnya, termasuk program pemberdayaan ekonomi di daerah asalnya, dan tidak ingin terjebak dalam polemik yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional.
Pengamat politik menilai bahwa kasus ijazah Jokowi memang berpotensi menjadi titik lemah bagi pemerintah, terutama menjelang pemilu. Mereka menyoroti bahwa penggunaan isu akademik sebagai senjata politik bukan hal baru di Indonesia, namun kali ini tampak lebih terstruktur dengan melibatkan tokoh tinggi seperti JK.
Secara keseluruhan, respons Budi Arie menegaskan bahwa kasus ijazah Jokowi harus diproses secara objektif tanpa intervensi politik. Ia mengajak semua pihak, termasuk media, untuk menahan diri dari spekulasi yang belum memiliki dasar kuat, demi menjaga keharmonisan bangsa dan integritas proses hukum.
Dengan menutup konferensi pers, Budi Arie mengingatkan bahwa masa depan bangsa terletak pada kemampuan bersama untuk menolak manipulasi dan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau partai.