Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 19 April 2026 | Jakarta, 19 April 2026 – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menghentikan operasional sementara Indonesia Game Rating System (IGRS) setelah terungkap adanya kebocoran data internal developer dan bocornya footage eksklusif game 007: First Light. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap serangkaian kontroversi yang menimpa sistem rating nasional sejak pertama kali diperkenalkan pada 2016 dan kembali diangkat pada konferensi Indonesia Game Developer (IDGX) Business & Conference 2025.
Menurut penjelasan resmi yang disampaikan melalui siaran pers Komdigi, kebocoran tersebut terjadi melalui celah keamanan pada portal IGRS yang memungkinkan pihak tak berwenang mengakses dokumen internal serta materi video pra‑rilis. Salah satu bocoran yang paling menonjol adalah cuplikan gameplay 007: First Light, sebuah judul yang dikembangkan oleh IO Interactive dan diharapkan menjadi sorotan utama industri game internasional. Kebocoran ini tidak hanya menodai citra Indonesia di mata komunitas global, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang integritas data pribadi developer lokal.
Kontroversi IGRS tidak berhenti pada kebocoran data. Sejak peluncurannya, sistem rating ini mendapat kecaman luas karena mengandalkan mekanisme self‑assessment dan self‑declaration tanpa proses verifikasi yang memadai. Pengembang diminta mengisi kuesioner yang menilai konten game, namun jawaban tersebut tidak selalu diverifikasi secara independen. Akibatnya, banyak judul populer mendapatkan label usia yang tidak akurat. Contohnya, game ramah anak A Space for the Unbound (2022) dan Upin & Ipin Universe (2025) secara keliru diberi label IGRS +18, sementara judul dengan tingkat kekerasan tinggi seperti Dead Space (2023) dan Nukitashi (2023) hanya menerima rating IGRS 3+.
Selain kesalahan klasifikasi, sejumlah game AAA ternama juga terdaftar sebagai Refused Classification (RC), yang berarti dilarang beredar di Indonesia. Daftar tersebut mencakup Grand Theft Auto V (2013), Clair Obscure: Expedition 33 (2025), dan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025). Penetapan RC menimbulkan protes keras dari gamer dan komunitas developer yang menilai kebijakan tersebut terlalu ketat dan tidak konsisten dengan standar internasional seperti ESRB dan PEGI.
Sonny Hendra Suryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, menjelaskan bahwa IGRS dirancang untuk mematuhi Peraturan Pemerintah TUNAS Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Ia menegaskan bahwa mekanisme self‑assessment sebenarnya merupakan tahap awal yang seharusnya diikuti oleh verifikasi lapangan. Namun, dalam praktiknya, verifikasi tersebut belum diimplementasikan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi dengan platform distribusi seperti Steam.
Hubungan antara Komdigi dan Steam juga menjadi titik fokus penyelidikan. Pihak kementerian mengklaim bahwa label rating yang muncul di toko Steam bukan hasil verifikasi resmi pemerintah, melainkan tampilan yang di‑generate oleh sistem IGRS yang belum terintegrasi secara resmi. Komdigi telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Valve Corporation untuk menanyakan prosedur penayangan label tersebut serta menuntut perbaikan integrasi agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.
Menanggapi situasi ini, Komdigi memutuskan untuk menangguhkan sementara layanan IGRS dan memulai evaluasi menyeluruh. Tim khusus yang terdiri dari ahli keamanan siber, regulator, dan perwakilan industri game telah dibentuk untuk mengaudit sistem, menutup celah keamanan, dan merumuskan prosedur verifikasi yang lebih ketat. Target utama evaluasi mencakup:
- Peningkatan keamanan portal IGRS untuk mencegah akses tidak sah.
- Penerapan proses verifikasi konten oleh lembaga independen sebelum pemberian rating.
- Sinkronisasi data rating dengan platform distribusi internasional seperti Steam, Epic Games Store, dan PlayStation Store.
- Penyusunan pedoman yang lebih transparan bagi developer terkait pengisian kuesioner self‑assessment.
Komdigi menegaskan bahwa penghentian sementara IGRS tidak akan mempengaruhi distribusi game yang sudah terdaftar, namun label usia yang ditampilkan akan bersifat sementara hingga proses evaluasi selesai. Pemerintah berharap langkah ini dapat memulihkan kepercayaan publik dan menegaskan komitmen Indonesia dalam menciptakan ekosistem game yang aman, adil, dan kompetitif di tingkat global.
Para pengamat industri menilai bahwa krisis ini sekaligus menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki kerangka regulasi digitalnya. Dengan mengadopsi standar internasional yang lebih ketat dan meningkatkan kolaborasi lintas sektoral, IGRS berpotensi menjadi model bagi negara‑negara berkembang yang sedang mengembangkan sistem rating game nasional. Sementara itu, komunitas gamer menantikan keputusan akhir yang dapat mengembalikan kejelasan label usia serta melindungi hak konsumen dalam mengakses konten yang sesuai.
Keputusan Komdigi untuk menghentikan sementara IGRS menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi kegagalan sistem dan kebocoran data yang mengancam reputasi industri game Indonesia. Evaluasi yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan reformasi menyeluruh, menjadikan IGRS lebih akurat, aman, dan selaras dengan standar internasional, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif digital di tanah air.