Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 08 April 2026 | JAKARTA, 8 April 2026 – Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp 1,77 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi kenaikan biaya operasional pesawat haji tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak bertemu dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, di Madinah pada 29 Maret 2026.
Kenaikan biaya penerbangan disebabkan oleh lonjakan harga bahan bakar avtur yang dipicu oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan di Timur Tengah. Maskapai nasional Garuda Indonesia dan maskapai Saudi Saudia mengumumkan penyesuaian tarif per jemaah; Garuda menaikkan biaya sebesar Rp 7,9 juta, sementara Saudia menambah tarif sebesar USD 480 per jemaah.
Meski demikian, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa beban tambahan tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. “Hari ini Presiden memutuskan tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN,” ujar Dahnil dalam cuitannya di akun X resmi Kemenhaj pada Rabu, 8 April 2026.
Berikut rangkuman keputusan penting yang diambil:
- Penurunan biaya haji 2026: Presiden Prabowo sebelumnya berjanji menurunkan biaya haji sebesar Rp 2 juta dibandingkan tahun 2025, meskipun harga avtur naik.
- Penambahan dana APBN: Rp 1,77 triliun dialokasikan dari pos cadangan APBN yang diperoleh melalui optimalisasi belanja negara.
- Kebijakan penyerapan kenaikan avtur: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kenaikan tarif tiket akibat avtur di‑absorb oleh pemerintah, sehingga kenaikan hanya berkisar 9‑13 % dan tidak mempengaruhi total biaya haji.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dana tambahan ini akan digunakan untuk menutupi selisih biaya penerbangan bagi sekitar 220 ribu jemaah yang diperkirakan akan berangkat pada tahun 2026. “Dengan alokasi Rp 1,77 triliun, tidak ada dampak bagi peserta haji,” tegasnya dalam konferensi pers di Istana Negara.
Penetapan kebijakan ini sekaligus menjadi respons konkret atas ancaman kenaikan ongkos hidup yang dapat menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang menjadi mayoritas jemaah haji. Pemerintah menekankan komitmen untuk melindungi rakyat paling bawah dengan menjaga agar biaya ibadah tetap terjangkau.
Selain menutup biaya tambahan, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan dana PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang sebelumnya telah diterapkan pada tiket haji. Penerapan PPN DTP membantu menstabilkan harga tiket meski harga avtur naik tajam dari Rp 13.656 per liter menjadi Rp 23.551 per liter.
Secara keseluruhan, langkah ini mencerminkan sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan sosial, di mana efisiensi anggaran negara dipadukan dengan perlindungan konsumen. Jika kebijakan ini berjalan lancar, jemaah haji 2026 dapat melaksanakan ibadah tanpa harus menanggung beban tambahan yang timbul dari dinamika pasar energi global.
Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyatakan bahwa dana tambahan berasal dari pos cadangan APBN yang berhasil dikumpulkan melalui penghematan belanja negara selama satu tahun fiskal.
Dengan alokasi dana yang jelas dan komitmen politik yang kuat, diharapkan pelaksanaan haji tahun 2026 dapat berjalan lancar, tanpa gangguan biaya yang dapat mempengaruhi jumlah jemaah atau kualitas layanan. Pemerintah menutup dengan menegaskan bahwa seluruh upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan ibadah haji tetap terjangkau dan aman bagi seluruh umat Islam Indonesia.