Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 Juli 2026 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menggelar diskusi publik nasional untuk membahas solusi ekonomi syariah dalam mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah membawa prinsip keseimbangan atau tawazun dan keadilan.
Ia mengkritik dominasi sistem kapitalis global saat ini yang kerap merusak rantai rezeki alami melalui monopoli harta dan eksploitasi sumber daya. Tifatul juga menekankan bahwa ekonomi syariah harus dibangun secara struktural, bukan sekadar respons musiman, agar mampu menjadi challenge positif terhadap sistem ekonomi global.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, M. Kholid, memaparkan bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi global yang rentan, ditandai dengan fenomena ‘triple deficit’, yakni defisit fiskal, defisit neraca perdagangan, serta defisit neraca pembayaran. Kholid menegaskan bahwa PKS tidak hanya mengoreksi tetapi juga hadir menawarkan solusi alternatif.
PKS juga telah kehilangan salah satu kadernya, Narji, yang telah memutuskan untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua DPP PKS Bidang Komunikasi dan Digital, Ahmad Mabruri, mengucapkan terima kasih kepada Narji atas dedikasi dan kontribusinya selama di PKS.
Di lain pihak, Partai Demokrat juga telah memulai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 dengan Kick Off di Plaza Senayan, Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penegakan hukum harus adil tanpa memandang bulu dan tidak boleh ‘tajam ke bawah, tumpul ke atas’.
AHY juga menyinggung persoalan demokrasi dan mengibaratkan keberadaan demokrasi layaknya oksigen bagi kehidupan manusia. Ia menegaskan bahwa Demokrat akan terus memperjuangkan keadilan, kesempatan, dan peran nyata generasi muda.
Dalam beberapa hari terakhir, AHY juga telah mengumumkan rencana untuk melakukan safari politik ke pimpinan partai di pusat dan daerah untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Partai Demokrat dalam kancah politik Indonesia.