Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 03 Juli 2026 | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menghadiri acara Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (HUT Apkasi) ke-26 di Kabupaten Deliserdang. Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution mengingatkan agar kepala daerah tingkat kab/kota terlebih dahulu berkoordinasi dengan Provinsi sebelum langsung ke Pusat.
Dijelaskannya, hal itu bentuk upaya agar koordinasi antara kab/kota dengan Provinsi berjalan dengan baik. Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus, namun kadang-kadang juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi.
Bobby Nasution juga mengingatkan kepala daerah pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten merupakan tulang punggung pelayanan publik sehingga koordinasi yang lebih erat antar pemerintahan perlu terus diperkuat.
Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan beberapa usulan untuk kepala daerah tingkat kab/kota. Ia mengusulkan agar skema pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Menurutnya, kota-kota besar dapat menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sementara kabupaten maupun kendaraan dengan kategori ekonomi, seperti Low Cost Green Car (LCGC), dapat diberikan skema yang lebih proporsional agar distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak lebih merata.
Di tempat lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan empat tantangan besar yang dihadapi oleh kepala daerah, yaitu dinamika geopolitik global yang berdampak pada stabilitas regional, pengawalan kebijakan strategis nasional agar selaras di tingkat daerah, pemenuhan janji kampanye di tengah keterbatasan anggaran, dan perkembangan algoritma media sosial yang sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Bima Arya menegaskan bahwa solusi atas berbagai tantangan itu sesungguhnya ada di daerah. Praktik-praktik terbaik ada di lingkungan kawan-kawan kita sendiri. Ia mendorong pemerintah kota untuk tidak ragu melahirkan inovasi, terutama dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dikatakan Bobby Nasution, realisasi pendapatan sebesar Rp 12 triliun atau 95,87 persen. Untuk realisasi belanja sebesar Rp 11,5 triliun atau 92 persen.
LPJ APBD 2025 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 25 Juni 2026 yang lalu dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Terakhir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Megawati Zebua, meminta Gubernur Bobby Nasution agar segera memperbaiki jalan yang rusak di Nias Tengah. Megawati meminta perbaikan-perbaikan sebelum ada pembangunan, karena banyak kendaraan yang melintas terbalik.
Kesimpulan, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengingatkan kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Pemprov sebelum ke Pusat. Ia juga menyampaikan beberapa usulan untuk kepala daerah tingkat kab/kota dan menyampaikan LPJ APBD 2025. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan empat tantangan besar yang dihadapi oleh kepala daerah.