Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 02 Juli 2026 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat transformasi digital. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, usai Rapat Koordinasi Penilaian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 di Jakarta.
Menurut Supratman, survei layanan publik terhadap Kementerian Hukum mencapai 97 persen pada semester I 2026. Ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap berbagai pembaruan layanan, khususnya digitalisasi pelayanan hukum.
Supratman juga menegaskan bahwa Kemenkumham belum menganggap hasil tersebut sebagai titik akhir reformasi birokrasi. Salah satu fokus perbaikan adalah meningkatkan penyelesaian layanan administrasi hukum umum (AHU). Dari sekitar 10 juta layanan setiap tahun, masih terdapat sekitar satu persen atau sekitar 100 ribu layanan yang belum dapat diselesaikan tepat waktu.
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi vonis perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Kejagung mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor.
Dalam perkara tersebut, empat hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah, namun satu hakim anggota memiliki pendapat berbeda. Kejagung menghormati adanya dissenting opinion tersebut dan menegaskan bahwa perbedaan pendapat hakim merupakan bagian dari independensi lembaga peradilan yang harus dihormati.
Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung peningkatan layanan administrasi hukum umum melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Rapat koordinasi tersebut terkait Pemberian Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan Partai Politik, yang berlangsung di Aula Cendrawasih Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan Partai Politik sebagai bagian dari persyaratan dalam proses pendirian badan hukum partai politik.
Partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, proses pendirian dan pengesahan badan hukum partai politik harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses pendaftaran pendirian badan hukum partai politik terdapat sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi, termasuk dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah sesuai kewenangannya. Kanwil Kementerian Hukum memiliki peran dalam penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sementara Badan Kesbangpol berperan dalam penerbitan Surat Keberadaan Kepengurusan.
Diperlukan pemahaman yang sama dan koordinasi yang erat antarinstansi agar proses pelayanan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kesimpulan dari berbagai upaya Kemenkumham dan Kejagung adalah bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat transformasi digital, serta menghadapi kasus korupsi dengan serius dan profesional.