Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 13 April 2026 | Kontroversi politik antara Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, kembali mencuat setelah video perbandingan kondisi jalan menyulut perdebatan publik. Krisantus menilai perbandingan tersebut tidak adil mengingat perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran antara kedua provinsi. Ia menantang Dedi untuk mengelola Kalbar dengan dana APBD sebesar Rp 6 triliun, sambil menambahkan, “Jika berhasil, saya akan cium lututnya.”
Dalam sambutannya pada Musrenbang di Pendopo Bupati Sintang, 9 April 2026, Krisantus menegaskan bahwa Kalbar memiliki wilayah seluas 171 ribu kilometer persegi—lebih luas dari Pulau Jawa—namun hanya didukung APBD Rp 6 triliun. Sementara Jabar mencakup 43 ribu kilometer persegi dengan APBD Rp 31 triliun. Menurutnya, perbedaan ini menjadikan perbandingan infrastruktur jalan tidak relevan.
Dedi Mulyadi merespons melalui akun Instagram pribadi pada 12 April 2026, menyatakan tidak ada niat membandingkan pembangunan provinsi lain. Ia meminta maaf bila pernyataannya dianggap menyinggung, dan menekankan bahwa fokusnya adalah melayani masyarakat Jabar. Dedi menambahkan pentingnya kolaborasi antar daerah dan peningkatan fiskal untuk memastikan pembangunan yang merata.
Sementara polemik politik ini masih berlanjut, istilah “KDM” muncul kembali dalam konteks budaya, khususnya kuliner tradisional Kadazandusun Murut (KDM) di wilayah Borneo. Nova Renata Piusai dalam kolomnya mengangkat Pison Jaujip, pemilik brand “Ropuhan di Tanak Wagu,” yang berupaya melestarikan warisan kuliner KDM melalui platform digital seperti TikTok dan Shopee.
Pison menjelaskan bahwa dokumentasi makanan tradisional KDM, seperti linopot dan pinarasakan, bukan sekadar mencatat bahan, melainkan mengarsipkan cara hidup. Ia menekankan nilai kebersamaan (“makan sama-sama”) dan hubungan erat antara makanan, tanah, serta tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun.
Dalam menyeimbangkan keaslian resep dengan kebutuhan generasi modern, Pison berpendapat bahwa otentisitas tidak berarti kaku. Ia menyediakan panduan adaptasi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke perapian kayu tradisional, sehingga resep dapat dipraktekkan di dapur kontemporer. Pendekatan ini diharapkan menarik minat generasi muda, yang kemudian dapat kembali mengeksplorasi metode tradisional.
Selain itu, Pison menyoroti ancaman lingkungan terhadap bahan baku asli KDM, seperti bambangan dan tuhau, yang semakin terancam akibat deforestasi. Ia berargumen bahwa meningkatkan apresiasi terhadap bahan langka ini dapat menciptakan permintaan yang melindungi habitat alami dan sekaligus mempertahankan keanekaragaman kuliner.
Persilangan antara dinamika politik dan kebudayaan KDM mencerminkan tantangan yang lebih luas di Indonesia: bagaimana mengelola sumber daya, memperkuat fiskal daerah, serta melestarikan identitas budaya di tengah modernisasi. Polemik Krisantus dan Dedi menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang sensitif terhadap kondisi geografis dan ekonomi masing-masing provinsi. Sementara upaya Pison dalam mengangkat kuliner KDM menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat beradaptasi dengan teknologi digital, membuka pasar baru bagi produk tradisional.
Kedua narasi ini, meski tampak berbeda, memiliki benang merah yang sama: kebutuhan akan pemahaman kontekstual yang mendalam. Baik dalam perencanaan infrastruktur maupun pelestarian kuliner, pendekatan yang menghargai keunikan lokal dan mengintegrasikan inovasi menjadi kunci keberhasilan.
Ke depan, harapan masyarakat Kalbar adalah pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran atau menemukan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan infrastruktur tanpa mengorbankan kualitas hidup. Di sisi lain, generasi muda Borneo diharapkan terus mendukung gerakan kuliner tradisional, menjadikan KDM bukan sekadar warisan, melainkan aset ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan sinergi antara kebijakan publik yang responsif dan inovasi budaya yang berkelanjutan, KDM dapat menjadi contoh bagaimana daerah dengan keterbatasan sumber daya tetap mampu bersaing dan mempertahankan identitasnya di panggung nasional.