Pemerintah Tinjau Kebijakan Batu Bara dan Minerba untuk Meningkatkan Pendapatan Negara

Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 Juni 2026 | Pemerintah saat ini sedang meninjau kebijakan terkait batu bara dan mineral (minerba) untuk meningkatkan pendapatan negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema gross split hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas bumi (migas), bukan pada sektor minerba.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha terkait penerapan skema gross split di sektor ESDM. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku pada sektor hulu migas sesuai regulasi yang berlaku dan arahan Presiden.

Baca juga:

Sementara itu, harga batu bara terpantau naik pada penutupan Senin (8/6). Harga batu bara ICE Newcastle berdasarkan situs Barchart ditutup naik 1,68 persen menjadi USD 151,25 per ton. Namun, harga nikel dan timah terpantau mengalami penurunan pada penutupan perdagangan Senin.

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,93 triliun pada 2025, dengan pendapatan sebesar Rp 42,65 triliun yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini berlangsung di tengah tekanan harga batu bara global yang masih berlanjut.

Di sisi lain, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) diharapkan menjadi lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor sumber daya alam (SDA). Bukan sebagai eksportir tunggal. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengapresiasi tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dari hasil ekspor SDA.

Menurut Wijayanto, apabila PT DSI diberi mandat sebagai eksportir tunggal seluruh komoditas SDA, maka risiko kegagalan operasional akan sangat besar. Ia menyarankan agar PT DSI menjadi pengawas ekspor SDA, bukan eksportir tunggal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor minerba. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan peninjauan kebijakan terkait minerba untuk memastikan bahwa sektor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *