Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 31 Mei 2026 | Pemerintah terus memperkuat peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membangun etika digital dan pelayanan publik yang efektif. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Agus Sudrajat, menekankan pentingnya ASN sebagai teladan etika digital dalam menjaga kohesi sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Menurut Agus, di era media sosial, masyarakat mudah terpengaruh hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, dan konflik identitas yang dapat mengancam persatuan nasional. Oleh karena itu, ASN harus menjadi teladan etika digital, agen literasi publik, dan penyebar informasi yang benar.
ASN juga harus mengambil peran sebagai perekat sosial, agen moderasi dan toleransi, penggerak pelayanan publik inklusif, serta motor transformasi birokrasi yang berorientasi pada persatuan nasional. Mereka harus mampu membangun harmonisasi, menjaga komunikasi sosial, menyelesaikan konflik, serta memperkuat kolaborasi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat kompetensi ASN melalui transformasi sistem pembelajaran yang adaptif dan aplikatif dengan fokus utama internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Pelatihan ASN tidak lagi sekadar menghasilkan jumlah, tetapi ASN sebagai perekat pemersatu bangsa merupakan mandat strategis negara untuk menjaga integrasi nasional, stabilitas pemerintah, dan juga persatuan Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan skema work from home (WFH) bagi sebagian pegawai ASN untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi BBM. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyebut WFH ASN Pemprov Jatim efektif menekan konsumsi BBM dan meningkatkan kinerja ASN.
Namun, perlu diwaspadai bahwa hoaks terkait pendaftaran CPNS kerap memanfaatkan antusiasme masyarakat untuk menjadi ASN. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu berhati-hati dan memverifikasi setiap informasi yang diterima untuk menghindari penipuan.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah juga terus memperkuat sistem informasi dan teknologi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon telah menerapkan aplikasi mobile presensi ASN (Mpras) untuk memantau kehadiran pegawai secara digital.
Dengan demikian, ASN dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang efektif, serta membangun etika digital yang baik dalam menjaga kohesi sosial dan persatuan nasional.