Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 02 Juni 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tumbuh positif hingga Maret 2026. Tercatat hingga Maret 2026, total aset BPR dan BPRS tumbuh sebesar 3,70 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 236,69 triliun.
Di tengah pertumbuhan aset itu, OJK juga terus berupaya mewujudkan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan kinerja tersebut juga didukung dengan ketahanan permodalan yang relatif kuat untuk menopang risiko. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) agregat industri BPR dan BPRS tercatat sebesar 27,20 persen, cukup jauh di atas ketentuan regulator.
OJK juga mencatat penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS tetap tumbuh dan terjaga kualitasnya, dengan porsi penyaluran mencapai 50,07 persen dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026.
Sementara itu, Bank Sentral Brasil mengambil langkah baru untuk memperkuat pengawasan industri aset digital. Melalui aturan terbaru, regulator mewajibkan perusahaan penyedia layanan aset kripto menjalani audit keuangan independen serta memenuhi persyaratan perizinan yang lebih ketat.
Di lain pihak, Menteri Keuangan Israel Bezalel Yoel Smotrich menghadiri Israel Day Parade di New York, Amerika Serikat pada Minggu, 31 Mei, bersama Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu, dan 13 anggota Knesset. Kehadiran delegasi tersebut memicu kontroversi di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap kebijakan Israel di Gaza dan kawasan Timur Tengah.
OJK melantik lima pejabat baru di lingkungan OJK sebagai bagian dari penguatan organisasi, regenerasi kepemimpinan, dan peningkatan kinerja pengawasan sektor jasa keuangan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Jakarta pada Selasa (2/6/2026) tersebut mencakup pejabat setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, hingga Kepala OJK Daerah.
Dengan demikian, OJK terus berupaya meningkatkan kinerja dan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk industri BPR dan BPRS, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.