Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 02 Juni 2026 | Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu masalah yang paling umum dihadapi oleh pekerja di seluruh dunia. PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan struktur perusahaan, kelesuan ekonomi, atau karena kesalahan pekerja itu sendiri. Dalam beberapa kasus, PHK dapat menjadi kesempatan bagi pekerja untuk memulai karir baru atau mengembangkan usaha sendiri.
Contohnya, Ibu Ila, seorang ibu rumah tangga yang suaminya mengalami PHK, berhasil memulai usaha menjahit dengan bantuan dari PNM Mekaar. Ia berhasil membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan pendapatan keluarganya. Kisah Ibu Ila menunjukkan bahwa PHK tidak selalu berarti akhir dari sebuah karir, melainkan dapat menjadi awal dari sebuah kesempatan baru.
Namun, PHK juga dapat memiliki dampak negatif pada pekerja dan keluarganya. Dalam beberapa kasus, PHK dapat menyebabkan kehilangan pendapatan, kesulitan keuangan, dan bahkan depresi. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk memiliki strategi menghadapi PHK, seperti mempersiapkan diri dengan keterampilan baru, membangun jaringan kontak, dan mencari lowongan kerja yang sesuai.
Perusahaan juga memiliki peran penting dalam menghadapi PHK. Mereka dapat memberikan dukungan kepada pekerja yang di-PHK, seperti pelatihan ulang, bantuan pencarian kerja, dan kompensasi yang adil. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk merekrut kembali pekerja yang di-PHK jika kondisi perusahaan membaik.
Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menghadapi PHK. Mereka dapat membuat kebijakan yang mendukung pekerja yang di-PHK, seperti program pelatihan ulang, bantuan keuangan, dan perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk membuat undang-undang yang melindungi pekerja dari PHK yang tidak adil.
Dalam beberapa tahun terakhir, industri kripto juga telah mengalami PHK massal. Platform perdagangan kripto, Pintu, telah melakukan PHK terhadap sekitar 20 persen tenaga kerjanya. PHK ini telah memicu kekhawatiran tentang tekanan bisnis di industri kripto RI. Namun, beberapa perusahaan kripto lainnya telah mempertimbangkan untuk merekrut pekerja yang di-PHK dari Pintu.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah memicu tekanan fiskal hebat bagi pemerintah daerah. Beberapa daerah telah mencatatkan rasio belanja pegawai yang terlampau tinggi, menempatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
BPJS Ketenagakerjaan juga telah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencairkan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) tanpa harus mengundurkan diri dari pekerjaan. Peserta dapat mengajukan klaim sebagian JHT sebesar maksimal 10 persen dari total saldo yang dimiliki. Dokumen yang harus disiapkan antara lain Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan NPWP bagi peserta yang memiliki saldo lebih dari Rp50 juta.
Dalam kesimpulan, PHK dapat menjadi kesempatan bagi pekerja untuk memulai karir baru atau mengembangkan usaha sendiri. Namun, PHK juga dapat memiliki dampak negatif pada pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk memiliki strategi menghadapi PHK, seperti mempersiapkan diri dengan keterampilan baru, membangun jaringan kontak, dan mencari lowongan kerja yang sesuai. Perusahaan dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam menghadapi PHK, seperti memberikan dukungan kepada pekerja yang di-PHK dan membuat kebijakan yang mendukung pekerja yang di-PHK.