Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 31 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali dari kunjungannya ke Perancis, yang merupakan kunjungan ketiga dalam enam bulan terakhir. Kunjungan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat tentang frekuensi perjalanan luar negeri presiden di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil.
Nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, yang membuat daya beli masyarakat menurun. Kelas menengah mulai mengeluhkan tentang biaya hidup yang semakin tinggi, sementara dunia usaha menghadapi ketidakpastian global.
Di sisi lain, pemerintah menjalankan berbagai program ambisius yang membutuhkan pembiayaan besar. Dalam konteks ini, sebagian masyarakat memandang frekuensi perjalanan luar negeri presiden kurang sensitif terhadap kegelisahan ekonomi yang sedang berkembang.
Presiden Prabowo Subianto membawa kesepakatan komersial senilai Rp61,25 triliun dari Prancis, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, apabila publik tidak percaya pemerintah memiliki arah jelas dan kemampuan mengelola tantangan ekonomi, kunjungan presiden dapat memperburuk kondisi ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan kepercayaan pasar.
Pelemahan rupiah sering kali dijelaskan sebagai akibat faktor-faktor eksternal, seperti penguatan dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga Federal Reserve, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya memadai, karena rupiah berada di bawah tekanan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan sejumlah mata uang di kawasan.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai kondisi rupiah yang melemah terhadap dolar AS justru menjadi daya tarik wisatawan datang ke Indonesia. Namun, hal ini tidak dapat mengatasi kekhawatiran masyarakat tentang kondisi ekonomi nasional.
Dalam beberapa bulan terakhir, sentimen negatif terhadap rupiah mencapai level tertinggi sejak 2022. Sebagian pelaku pasar mengaitkan sentimen itu dengan kekhawatiran terhadap prospek fiskal, independensi bank sentral, dan transparansi pasar modal Indonesia.
Kesimpulan dari situasi ini adalah bahwa pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan mengelola ekonomi nasional. Pemerintah harus menjelaskan dengan jelas tentang strategi untuk mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pasar. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Indonesia.