Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Jakarta, 11 April 2026 – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai pernyataan terbaru Saiful Mujani tentang kemungkinan penggulingan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kritik konstruktif, melainkan sebagai bentuk hasutan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik. Dradjad, yang juga menjabat sebagai ekonom senior di INDEF, menyoroti rekam jejak Mujani yang selama hampir satu dekade menunjukkan pola anti‑Prabowo yang konsisten.
Menurut Dradjad, jejak historis Saiful Mujani dimulai pada pemilihan umum Juni 2014, ketika ia secara terbuka mengakui kampanye negatif terhadap calon presiden Prabowo Subianto. “Pada waktu itu, Saiful tidak segan‑segan melempar tuduhan tajam yang menodai citra Prabowo,” kata Dradjad. Sepuluh tahun kemudian, pada Juni 2023, Mujani kembali mengeluarkan pernyataan yang menyinggung rekam jejak kelam Prabowo terkait pemberhentian masa lalu, menegaskan bahwa dirinya tidak mau memiliki presiden dengan masa lalu yang dianggap kontroversial.
Dradjad menegaskan bahwa pola ini menunjukkan bahwa kritik Mujani bukan sekadar pandangan politik objektif, melainkan lebih kepada ekspresi ketidaksukaan yang dapat berpotensi menjadi kebencian atau bahkan hasutan. “Saya tidak dapat menerima bahwa pernyataan tentang penggulingan Presiden Prabowo hanya merupakan sikap politik yang netral. Itu sudah melangkah ke ranah pribadi yang berbahaya,” ujarnya.
Meski mengakui bahwa penilaian hukum terkait apakah pernyataan tersebut memenuhi unsur kebencian atau hasutan berada di luar kompetensinya, Dradjad menekankan pentingnya peran aparat hukum, ahli hukum, dan hakim untuk menilai secara objektif.
Selain menyoroti aspek politik, Dradjad juga menolak argumen ekonomi yang sering dijadikan dasar oleh pihak yang mengusulkan penggulingan presiden. Ia menjelaskan bahwa meskipun nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dan tekanan fiskal muncul akibat dinamika global, khususnya konflik militer di Iran, kondisi tersebut bersifat umum dan tidak unik bagi Indonesia.
- Indonesia berhasil menjaga harga BBM tetap stabil, sementara banyak negara lain menaikkan harga secara signifikan.
- Indikator utama ekonomi seperti pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, dan cadangan devisa belum menunjukkan sinyal resesi atau krisis yang mengancam kestabilan nasional.
- Depresiasi rupiah belum mencapai level dramatis seperti Rp 20.000 per dolar AS yang diprediksi oleh beberapa pengamat.
Dradjad menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan menjaga stabilitas makro memang penting, namun tidak dapat dijadikan alasan sah untuk menggulingkan kepala negara. “Kebijakan ekonomi adalah urusan teknis, bukan dasar untuk memicu pergolakan politik,” tegasnya.
Dalam konteks dinamika politik yang semakin intens, Dradjad memperingatkan bahwa penyebaran narasi yang memicu kebencian dapat memperparah polarisasi masyarakat. Ia menuturkan bahwa pernyataan kontroversial yang beredar, terutama yang tidak didukung oleh data ekonomi yang kuat, dapat menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu.
Di sisi lain, Dradjad menyoroti bahwa tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo (JK) mengenai isu penggulingan atau chaos politik, melainkan rumor yang beredar melalui pihak‑pihak tertentu seperti Said Didu, yang keberadaannya belum dapat dipastikan kebenarannya.
Secara keseluruhan, Dradjad Wibowo mengajak semua pihak untuk menilai isu politik dengan objektif dan berlandaskan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menolak penggunaan retorika berbahaya yang dapat menimbulkan konflik sosial. Ia menutup dengan menekankan pentingnya menjaga dialog yang konstruktif demi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.