Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Gorontalo, 11 April 2026 – Kontroversi politik dan keagamaan memuncak di Kabupaten Gorontalo ketika Bupati setempat memutuskan untuk menonaktifkan Camat Tibawa di tengah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten. Keputusan tersebut menimbulkan protes keras dari sejumlah tokoh daerah, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, yang menuntut agar MTQ tetap dilanjutkan hingga mencapai tingkat kecamatan.
Keputusan penonaktifan Camat Tibawa diumumkan secara resmi pada Senin (8 April 2026) melalui surat perintah Bupati yang menyebutkan dugaan pelanggaran administratif. Bupati menyatakan bahwa tindakan tersebut diambil demi menegakkan disiplin birokrasi, namun tidak menyebutkan detail pelanggaran yang dimaksud. Penonaktifan tersebut terjadi tepat pada hari ke-3 pelaksanaan MTQ, yang telah melibatkan ribuan peserta dari seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo.
MTQ yang dimulai pada tanggal 5 April 2026 merupakan agenda tahunan yang biasanya menjadi ajang persatuan dan kebanggaan masyarakat setempat. Namun, ketegangan politik muncul ketika Bupati, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas, mengeluarkan perintah tersebut tanpa koordinasi dengan panitia pelaksana MTQ atau perwakilan DPRD. Keputusan itu menimbulkan kebingungan di antara panitia, peserta, serta masyarakat yang menantikan penyelesaian kompetisi pada akhir pekan.
- Penonaktifan Camat Tibawa terjadi pada hari ke-3 MTQ.
- Bupati menyebut ada dugaan pelanggaran administratif.
- Ketua DPRD Gorontalo, Zulfikar Usira, menolak penghentian MTQ.
Menanggapi situasi tersebut, Zulfikar Usira dalam sebuah pertemuan bersama anggota DPRD dan tokoh agama menegaskan pentingnya kelanjutan MTQ hingga ke tingkat kecamatan. Ia mengingatkan bahwa MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana memperkuat persaudaraan umat Islam di wilayah tersebut. “Kami tidak dapat membiarkan agenda keagamaan terhenti karena persoalan administratif yang belum jelas,” ujar Usira dalam pernyataannya.
Usira menambahkan bahwa penonaktifan Camat Tibawa seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses kompetisi. Ia mengusulkan agar Bupati dan panitia MTQ mencari solusi bersama, misalnya dengan menugaskan pejabat sementara untuk mengawasi pelaksanaan sampai akhir kompetisi. Usira juga menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah kabupaten, DPRD, dan lembaga keagamaan guna menghindari fragmentasi sosial.
Sementara itu, panitia MTQ yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia, Ahmad Fauzi, menyatakan kesiapan untuk melanjutkan acara meski menghadapi hambatan struktural. Fauzi menyampaikan bahwa seluruh persiapan logistik, penilaian, dan jadwal kompetisi sudah berada pada tahap akhir, sehingga penundaan berarti kerugian materiil dan moral bagi peserta serta masyarakat.
Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian warga mengkritik keputusan Bupati yang dinilai terlalu sepihak, sementara kelompok lain mendukung tindakan tegas untuk menegakkan integritas aparatur pemerintah. Di media sosial, tagar #MTQGorontalo dan #BupatiNonaktifkanCamat menjadi trending dalam beberapa jam setelah pengumuman resmi.
Di sisi lain, analis politik lokal memperkirakan bahwa konflik ini dapat memengaruhi citra Bupati menjelang pemilihan kepala daerah berikutnya. Mereka menilai bahwa penanganan isu keagamaan yang sensitif harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan polarisasi. “Jika Bupati tidak dapat menyeimbangkan kepentingan administratif dengan nilai-nilai keagamaan, ia berisiko kehilangan dukungan pemilih,” ujar Dr. Siti Rahma, dosen Ilmu Politik Universitas Gorontalo.
Hingga kini, belum ada kejelasan resmi mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Camat Tibawa secara sementara. Namun, sumber di dalam pemerintahan menyatakan bahwa proses penunjukan akan dipercepat demi kelancaran MTQ. Panitia berjanji akan mengumumkan jadwal final kompetisi pada akhir minggu ini, dengan harapan semua pihak dapat menyelesaikan perselisihan secara damai.
Secara keseluruhan, insiden ini menyoroti ketegangan antara otoritas administratif dan kepentingan keagamaan di tingkat kabupaten. Penanganan yang tepat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola konflik serupa, sementara kegagalan untuk menemukan solusi bersama dapat menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas sosial dan kepercayaan publik.