Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Jerusalem, 11 April 2026 – Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melalui Menteri Luar Negeri Gideon Saar, secara resmi menolak kehadiran delegasi Spanyol dalam Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) yang berlokasi di Kiryat Gat. Keputusan ini menandai puncak ketegangan diplomatik antara kedua negara setelah Spanyol mengakui negara Palestina pada tahun 2024 dan secara konsisten mengkritik operasi militer Israel di Gaza.
CMCC, yang dibentuk pada Oktober 2023 setelah gencatan senjata pertama antara Israel dan Hamas, berfungsi sebagai forum multinasional untuk memantau pelaksanaan perjanjian gencatan dan memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan. Anggota tetapnya meliputi perwakilan militer dan diplomat dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, serta Uni Emirat Arab. Hingga kini, delegasi Spanyol turut berpartisipasi dalam pertemuan yang membahas keamanan, aliran bantuan, dan upaya pemulihan infrastruktur di Gaza.
Pengumuman penolakan tersebut disampaikan pada Jumat (10/4) oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Saar menyatakan, “Kebijakan pemerintah Spanyol yang anti-Israel telah melampaui batas toleransi dan menghilangkan kemampuan mereka untuk berperan konstruktif dalam implementasi rencana perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di CMCC.” Saar menegaskan bahwa Spanyol tidak akan diizinkan hadir dalam pertemuan selanjutnya di Kiryat Gat.
Penolakan itu muncul setelah serangkaian pernyataan kritis dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez. Sánchez secara terbuka mengecam serangan Israel di Gaza serta menuntut penyelidikan independen atas insiden di pangkalan UNIFIL, Lebanon, di mana seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tewas. Dalam unggahan di platform X pada 30 Maret, Sánchez menyatakan, “Spanyol mengutuk keras serangan terhadap misi penjaga perdamaian PBB dan menuntut klarifikasi asal usul proyektil yang menewaskan prajurit.”
Reaksi Israel tidak hanya terbatas pada penolakan kehadiran Spanyol di CMCC. Saar menuduh pemerintah Madrid “menghasut genosida terhadap orang Yahudi dan kejahatan perang” setelah pengakuan Palestina. Ia juga menyoroti keterlibatan Spanyol dalam kampanye anti-Israel yang dianggapnya memihak Iran, khususnya setelah Spanyol menentang operasi militer bersama Amerika Serikat terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
Hubungan bilateral telah mengalami penurunan drastis sejak Madrid mengakui Palestina pada 2024. Kedua negara telah menarik duta besar masing-masing, dan pernyataan-pernyataan diplomatik semakin berwarna keras. Penolakan ini menambah daftar langkah Israel yang dianggap mengisolasi negara-negara Eropa yang kritis terhadap kebijakan keamanan di Timur Tengah.
Para pengamat menilai bahwa keputusan Israel dapat memperburuk koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Karena CMCC berperan penting dalam mengawasi jalur distribusi bantuan, eksklusi delegasi Spanyol – yang memiliki jaringan bantuan internasional yang luas – dapat memperlambat aliran bantuan ke penduduk sipil yang masih berada dalam kondisi krisis. Sementara itu, Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin CMCC dan belum memberikan respons resmi terhadap penolakan Israel terhadap Spanyol.
Di sisi lain, Spanyol berjanji akan tetap berkontribusi melalui jalur diplomatik lainnya. Kementerian Luar Negeri Spanyol menyatakan akan meningkatkan kerja sama dengan Uni Eropa dan organisasi kemanusiaan untuk memastikan akses bantuan ke Gaza, meski tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam CMCC.
Keputusan ini menambah kompleksitas dinamika politik regional. Israel terus menegaskan kebijakan keamanan yang keras, sementara negara-negara Eropa, termasuk Spanyol, memperkuat posisi mereka dalam mendesak solusi politik yang berkelanjutan untuk konflik Israel-Palestina. Pertarungan retorika dan tindakan ini mencerminkan ketegangan yang semakin dalam antara kepentingan keamanan nasional Israel dan upaya komunitas internasional untuk menegakkan hak asasi manusia serta bantuan kemanusiaan.
Situasi di Gaza tetap menjadi sorotan dunia, dengan jutaan warga sipil masih menunggu bantuan dasar seperti air bersih, listrik, dan layanan medis. Apabila koordinasi multinasional terganggu, risiko penderitaan kemanusiaan akan semakin tinggi, dan tekanan internasional terhadap Israel untuk mematuhi hukum humaniter dapat meningkat.
Pengembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada respons komunitas internasional terhadap langkah Israel ini, serta kemampuan diplomatik Spanyol dan sekutunya dalam menemukan alternatif mekanisme koordinasi yang dapat menembus kebuntuan politik yang ada.