Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, menimbulkan heboh nasional pada Jumat, 10 April 2026, dengan menyatakan adanya upaya kudeta yang berpotensi menggoyang stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian acara Paskah Nasional di Manado, dimana Hashim menegaskan bahwa terdapat indikasi kelompok tertentu berupaya menggulingkan kekuasaan secara tidak konstitusional. Ia menolak mengungkap identitas pihak‑pihak terkait, namun menekankan urgensi kewaspadaan terhadap ancaman yang belum terkonfirmasi.
Reaksi cepat muncul dari kalangan pengamat politik. Ubedilah Badrun, yang dikenal dengan nama panggilan Kang Ubed, menilai bahwa narasi kudeta yang diangkat Hashim sangat keliru dan tidak berdasar. Menurut Kang Ubed, indikator makar sebagaimana diatur KUHP tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai upaya kudeta. Ia menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian normal dari demokrasi, dan mengingatkan bahwa motivasi para pengamat adalah kepedulian terhadap republik dan bangsa.
Di sisi lain, Efriza, peneliti senior Citra Institute, memberikan analisis yang lebih nuansial. Ia berpendapat bahwa pernyataan Hashim dapat dibaca dari dua sudut pandang: pertama sebagai peringatan dini atas potensi ancaman politik yang memang dapat terjadi, mengingat peran intelijen negara dalam mengidentifikasi risiko; kedua sebagai strategi konsolidasi kekuasaan yang bertujuan memperkuat solidaritas di kalangan pendukung Prabowo. Efriza menekankan pentingnya transparansi dan bukti konkret, karena tanpa itu pernyataan semacam itu berisiko menimbulkan keresahan publik.
Selain itu, pengamat lain menyoroti implikasi politik internal, khususnya peran Wakil Presiden. Sebagai figur yang berada di posisi strategis, Wapres diminta untuk lebih waspada terhadap dinamika internal partai serta potensi perpecahan di antara elit politik. Beberapa analis menilai bahwa pernyataan Hashim dapat menjadi sinyal bagi Wapres untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga‑lembaga keamanan dan meningkatkan dialog dengan kelompok‑kelompok kritis.
Program pemerintah tetap menjadi fokus utama. Hashim menegaskan bahwa meskipun ada indikasi gangguan, pemerintah terus melaksanakan program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan layanan Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau puluhan juta warga. Ia menolak agar isu politik mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan yang menargetkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi.
Berikut rangkuman utama tanggapan para pengamat:
- Kang Ubed: Narasi kudeta tidak berdasar; kritik politik adalah wujud kepedulian terhadap negara.
- Efriza: Pernyataan dapat jadi peringatan atau alat konsolidasi; transparansi diperlukan.
- Pengamat lain: Wapres harus meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi keamanan.
Isu ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik setelah komentar viral Saiful Mujani, yang menuding adanya motif politik untuk melemahkan Presiden Prabowo. Beberapa pihak menilai komentar Mujani bersifat tendensius, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari dinamika demokratis yang sehat. Kejadian ini menambah kompleksitas lanskap politik Indonesia, dimana perbedaan antara kritik, makar, dan kudeta harus dipahami secara jelas oleh publik.
Di tingkat internasional, Hashim juga menyinggung situasi global yang tengah bergejolak, termasuk konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah. Ia menekankan pentingnya solidaritas antarnegara serta nilai kemanusiaan dalam menjaga perdamaian, mengaitkan pesan tersebut dengan semangat Paskah yang menekankan pengorbanan dan harapan.
Secara keseluruhan, pernyataan Hashim Djojohadikusumo menjadi katalis bagi diskusi publik mengenai stabilitas politik, peran institusi keamanan, dan kebebasan berpendapat. Meskipun belum ada bukti konkret yang menguatkan klaim kudeta, pemerintah diharapkan tetap fokus pada pelaksanaan program pembangunan sambil memastikan mekanisme demokratis berjalan lancar. Kewaspadaan terhadap potensi gangguan politik tetap menjadi prioritas, terutama bagi Presiden Prabowo, Wakil Presiden, dan seluruh elit politik yang harus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan berkritik.