Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | Demo Kaltim yang berlangsung pada Selasa, 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, berujung ricuh setelah massa aksi menuntut transparansi kebijakan daerah. Aksi dimulai siang hari dan berakhir pada malam hari dengan intervensi keras aparat kepolisian.
Menurut saksi mata, massa yang terdiri dari mahasiswa, anggota Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, komunitas atlet difabel, serta organisasi kemasyarakatan lainnya, berbondong‑bondong menuju gedung DPRD sebelum beralih ke kantor gubernur. Mereka membawa spanduk, poster, dan simbol tikus berdasi yang melambangkan dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan. Tiga tuntutan utama disampaikan: evaluasi kebijakan anggaran provinsi, pemberantasan praktik KKN, serta permintaan agar DPRD Kaltim mengoptimalkan fungsi pengawasan.
Ketegangan mulai memuncak sekitar pukul 18.00 WIB. Aksi saling lempar antara massa dan petugas tak terhindarkan, hingga polisi mengerahkan water cannon pada pukul 20.03 WIB untuk membubarkan kerumunan. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil karena masa aksi telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dan situasi di lapangan tidak lagi kondusif. “Kami sudah memberikan imbauan agar massa membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan,” ujarnya.
Saat aksi memuncak, Gubernur Rudy Mas’ud berada di dalam gedung. Pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak menerima permintaan audiensi massa. Setelah massa dipukul mundur, Rudy Mas’ud keluar dari kantor sekitar pukul 21.10 WIB, diiringi pengawalan ketat, dan langsung melangkah menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 100 meter. Ia tidak memberi pernyataan kepada wartawan yang berusaha mengajukan pertanyaan mengenai tuntutan massa maupun kericuhan yang terjadi.
Beberapa wartawan dilaporkan dilarang masuk ke area kantor gubernur. Upaya mereka untuk mendapatkan keterangan hanya berujung pada penolakan tegas dari pengawal gubernur. Keputusan untuk tidak berinteraksi dengan media menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan publik, yang menilai sikap ini memperkeruh situasi.
Pihak kepolisian mengamankan sejumlah peserta aksi yang diduga melakukan tindakan anarkis, termasuk pelemparan batu, botol, serta karung ke arah petugas. Dalam proses pembubaran, aparat juga menurunkan kawat berduri yang sebelumnya dipasang sebagai penghalang. Tidak ada laporan korban luka serius, namun kerusakan properti dan kebisingan menjadi catatan negatif.
Sebelum aksi, Kapolda Kaltim mengerahkan sekitar 1.700 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas kesehatan untuk mengamankan dua titik vital: Kantor DPRD dan Kantor Gubernur. Personel tersebut diposisikan sejak pagi hari untuk mengantisipasi potensi kerusuhan yang diperkirakan melibatkan hingga 2.000 peserta.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyoroti pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah dinas gubernur yang menelan biaya Rp25 miliar. Mereka menilai pengeluaran tersebut tidak proporsional dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, hubungan kekerabatan antara Gubernur Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menambah kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang.
Pengawasan media independen mencatat bahwa sikap diam pemerintah provinsi serta penggunaan water cannon dapat menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat menuntut adanya audit menyeluruh atas kebijakan anggaran dan mekanisme transparansi yang lebih baik.
Ke depan, pihak kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan persuasif kepada koordinator aksi, guna memastikan unjuk rasa selanjutnya dapat berlangsung damai tanpa mengganggu aktivitas warga Samarinda.
Situasi ini menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya respons yang jelas, ketegangan dapat kembali memuncak, mengancam stabilitas sosial di Kalimantan Timur.