Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Iran kembali mengumumkan rencana kontroversial untuk mengenakan biaya transit pada kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur sempit yang mengalirkan sekitar satu per lima pasokan minyak dunia. Kebijakan baru ini tidak hanya menambah beban bagi pelayaran internasional, tetapi juga menandai upaya strategis Tehran untuk melemahkan dominasi dolar AS dalam perdagangan minyak, yang selama lebih dari lima dekade menjadi inti sistem petrodolar.
Menurut pernyataan Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran yang disampaikan melalui akun resmi konsulat jenderal Iran di Mumbai, biaya transit akan dibayarkan dalam mata uang nasional Iran, rial. Proposal ini muncul setelah periode sebelumnya di mana tarif tersebut dibayarkan dengan yuan China. Dengan mengalihkan pembayaran ke rial, Iran berusaha mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dan menekan sistem keuangan Barat yang selama ini dipakai untuk menegakkan sanksi.
Selain rial, pemerintah Tehran juga membuka opsi pembayaran menggunakan mata uang kripto serta yuan China. Laporan dari Wall Street Journal dan NDTV menyebutkan bahwa kapal yang ingin melintas harus mengirimkan detail muatan dan identitas melalui email, kemudian melakukan pembayaran dalam bentuk bitcoin atau yuan dalam hitungan detik. Mekanisme ini diklaim lebih sulit dilacak, sehingga menghindari penyitaan aset oleh sanksi Barat.
Tarif yang diusulkan adalah sebesar 1 dolar AS per barel minyak yang diangkut, atau sekitar 17.000 rupiah per barel. Jika dihitung per kapal, total biaya dapat mencapai 2 juta dolar AS (sekitar 34 miliar rupiah) tergantung pada volume muatan. Data dari Capital Economics menegaskan bahwa Selat Hormuz mengangkut hampir 20 persen produksi minyak mentah dan 20 persen gas alam cair global, menjadikan tarif ini berpotensi menghasilkan pendapatan signifikan bagi pemerintah Iran.
Langkah tersebut berpotensi mengganggu sistem petrodolar yang dibangun sejak kesepakatan 1974 antara Amerika Serikat dan Saudi Arab, yang mewajibkan transaksi minyak Timur Tengah dilakukan dalam dolar. Sebuah studi JP Morgan Chase pada 2023 memperkirakan sekitar 80 persen transaksi minyak global masih diselesaikan dalam dolar. Dengan mengalihkan pembayaran ke rial, yuan, atau kripto, Iran berharap menciptakan “petroyuan” baru yang dapat menurunkan pengaruh ekonomi Washington.
Pemerintah Iran juga menegaskan bahwa tarif ini merupakan bagian dari kebijakan keamanan, terutama setelah gencatan senjata singkat antara AS dan Iran pada awal April 2026. Gereja Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan peta rute aman yang mengarahkan kapal lebih dekat ke pantai Iran, sekaligus memperingatkan kapal yang tidak mematuhi dapat menjadi target. Meskipun demikian, hanya segelintir kapal—diperkirakan antara 4 hingga 12 per hari—yang diizinkan melintas, menurunkan volume lalu lintas secara drastis dari lebih dari 100 kapal harian sebelum konflik.
Reaksi internasional beragam. Uni Eropa menolak keras gagasan tarif, menyatakan bahwa kebebasan navigasi di perairan internasional tidak dapat dikenakan biaya kecuali ada layanan khusus. Sementara itu, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump sempat menyatakan bahwa kerja sama tarif dengan Iran “hal yang indah” bila dapat menjamin perdamaian, namun kemudian mengkritik penerapan tarif tersebut sebagai pelanggaran hukum laut. Negara-negara Teluk, khususnya Oman, menolak pembayaran dalam yuan atau kripto, mengkhawatirkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi produsen minyak regional.
Secara keseluruhan, kebijakan tarif baru Iran menandai titik balik dalam geopolitik energi. Dengan memanfaatkan rial, yuan, dan kripto, Tehran tidak hanya mencari sumber pendapatan untuk rekonstruksi dan pertahanan, tetapi juga berupaya memecah hegemoni dolar dalam perdagangan minyak. Dampak jangka panjangnya masih harus dilihat, namun yang pasti kebijakan ini menambah tekanan pada pasar energi global dan memperumit upaya diplomatik untuk membuka kembali Selat Hormuz secara bebas.