Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 29 April 2026 | Amerika Serikat secara tegas menolak pencalonan Iran sebagai salah satu wakil presiden (wapres) dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas implementasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Penolakan itu disampaikan pada sesi pembukaan konferensi ke-11 NPT yang dimulai pada 27 April 2026 di markas besar PBB, New York.
Menurut laporan resmi konferensi, Sekjen PBB Antonio Guterres membuka pertemuan dengan menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengawasi program nuklir. Namun, suasana berubah ketika delegasi Iran diumumkan sebagai salah satu dari 34 wakil presiden yang dipilih oleh kelompok negara non-blok serta sekutu‑sekutu lainnya. Ketua konferensi, Duta Besar Vietnam untuk PBB Do Hung Viet, menyatakan proses pemilihan bersifat transparan dan mencerminkan keberagaman geopolitik.
Christopher Yeaw, Asisten Sekretaris untuk Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi AS, langsung menanggapi dengan menyebut pencalonan Iran sebagai “penghinaan” terhadap NPT. Ia menegaskan, “Tidak dapat disangkal bahwa Iran telah sejak lama menunjukkan penghinaan terhadap komitmen non-proliferasi NPT dan menolak kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).” Yeaw menambahkan bahwa langkah tersebut “sangat memalukan dan mencoreng kredibilitas konferensi ini.”
Dalam sidang paralel, Reza Najafi, Duta Besar Iran untuk IAEA, membantah tuduhan tersebut dan menuduh Amerika Serikat memiliki motif politik. “Tidak dapat dibenarkan bahwa Amerika Serikat, satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir, berupaya memposisikan diri sebagai penengah kepatuhan,” kata Najafi.
Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang semakin intens antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Donald Trump, menegaskan kembali komitmennya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, menyebutnya “ancaman eksistensial” bagi keamanan regional.
Berikut rangkuman posisi utama para aktor utama:
- Amerika Serikat: Menolak Iran menjadi wapres, menilai pencalonan sebagai penghinaan NPT, menuntut Iran menuruti inspeksi IAEA.
- Iran: Membantah tuduhan program senjata nuklir, menegaskan hak memperkaya uranium untuk tujuan damai, menuduh AS berpolitik.
- IAEA: Menyatakan Iran belum memberikan akses penuh, menunggu klarifikasi lebih lanjut.
- PBB: Menekankan pentingnya dialog inklusif, namun mengakui adanya perbedaan tajam di antara anggota.
Sejumlah analis internasional menilai bahwa penolakan AS dapat memperburuk dinamika diplomatik di konferensi ini. Mereka memperingatkan bahwa ketegangan yang tidak diredam dapat menghambat proses verifikasi dan meningkatkan risiko proliferasi. Di sisi lain, pendukung keputusan AS berargumen bahwa memberi platform kepada Iran dalam peran kepemimpinan dapat memberi legitimasi pada program nuklir yang masih dipertanyakan.
Selain aspek politik, ada pula implikasi hukum. NPT, yang berlaku sejak 1970, menuntut semua negara pihak untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir serta untuk mematuhi inspeksi internasional. Jika Iran terus menolak inspeksi, maka kemungkinan pemutusan atau sanksi tambahan oleh Dewan Keamanan PBB menjadi nyata.
Konferensi ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, dengan agenda meliputi evaluasi kepatuhan negara‑negara pihak, pembahasan mekanisme verifikasi baru, serta rekomendasi untuk memperkuat rezim non‑proliferasi global. Para pengamat mencatat bahwa keputusan akhir mengenai peran wakil presiden akan mempengaruhi citra konferensi dan kemampuan komunitas internasional dalam menanggapi tantangan nuklir masa depan.
Secara keseluruhan, sengketa antara Amerika Serikat dan Iran di PBB mencerminkan konflik kepentingan yang lebih luas antara kekuatan Barat dan negara‑negara yang menolak dominasi kebijakan nuklir Barat. Keputusan selanjutnya akan menjadi indikator apakah diplomasi multilateral masih mampu menengahi perbedaan atau justru akan semakin terpolarisasi.