Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | Pemerintah Indonesia telah mengubah regulasi pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 Tahun 2026. Perubahan ini menempatkan mobil listrik pada posisi yang sama dengan mobil berbahan bakar fosil dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan baru menimbulkan gelombang diskusi di kalangan produsen, konsumen, serta otoritas pajak daerah.
Perbandingan tarif antara kendaraan listrik dan kendaraan bensin menunjukkan pergeseran signifikan. Sebagai contoh, Denza D9 MPV premium dengan nilai jual sekitar Rp 900 juta sebelumnya hanya dikenai PKB sekitar Rp 143 ribu berkat insentif. Tanpa insentif, berdasarkan nilai jual kendaraan (NJKB) Rp 765 juta dan bobot 1,05, dasar pengenaan pajak (DPP) mencapai Rp 803,25 juta. Dengan tarif PKB 2 %, pajak tahunan menjadi sekitar Rp 16,06 juta, ditambah SWDKLLJ menjadi hampir Rp 16,2 juta. Untuk varian AWD dengan NJKB Rp 931 juta, PKB tahunan naik menjadi sekitar Rp 19,7 juta.
Bandingkan dengan Toyota Alphard berbahan bensin yang memiliki NJKB Rp 710 juta, PKB tahunan hanya sekitar Rp 15,05 juta setelah SWDKLLJ. Varian hybrid Alphard menghasilkan PKB sekitar Rp 16,21 juta. Pada segmen city car, BYD Atto 1 (EV) dengan NJKB Rp 229 juta menghasilkan PKB tahunan hampir Rp 4,95 juta, sementara Honda Brio Satya (bensin) menghasilkan PKB sekitar Rp 3,34 juta. Data tersebut memperlihatkan selisih pajak yang kini lebih tipis, meski mobil listrik tetap dapat lebih mahal tergantung pada nilai kendaraan.
Di sisi lain, pemerintah daerah kini dapat memanfaatkan teknik uji sampling untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Metode ini, yang diatur dalam PMK No. 15 Tahun 2025 dan SE‑65/PJ/2013, memungkinkan pemeriksa menarik kesimpulan dari sampel data yang representatif. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara data riil dan potensi pajak (tax gap), otoritas dapat menerapkan strategi intensifikasi (mengoptimalkan wajib pajak terdaftar) maupun ekstensifikasi (menambah basis wajib pajak baru). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemeriksaan, tetapi juga memberikan dasar bukti bagi kebijakan fiskal daerah.
Namun, perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik tidak lepas dari kontroversi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan bahwa regulasi baru akan memperluas basis PKB dan BBNKB ke kendaraan listrik, sekaligus menyiapkan harmonisasi regulasi di tingkat provinsi. Sementara itu, produsen kendaraan listrik mengaku belum menerima sosialisasi resmi terkait perubahan tersebut, menimbulkan ketidakpastian pasar.
Selain itu, muncul hoaks terkait “pemutihan pajak kendaraan gratis 2026” yang beredar di media sosial. Pemeriksaan fakta menemukan bahwa tautan yang dibagikan bukan berasal dari kanal resmi Bapenda, melainkan merupakan upaya phishing. Polri menegaskan tidak ada program pemutihan gratis dalam periode tersebut.
Kebijakan pencabutan insentif pajak juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen. Lembaga INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) menilai bahwa pengenaan pajak baru dapat menurunkan minat beli mobil listrik, terutama di tengah harga BBM yang masih tinggi. Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menekankan bahwa kebijakan ini kontradiktif dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan nasional.
Berikut ringkasan perbandingan tarif PKB antara beberapa kendaraan:
| Model | NJKB (Rp juta) | DPP (Rp juta) | PKB 2 % | PKB + SWDKLLJ (Rp juta) |
|---|---|---|---|---|
| Denza D9 (EV) | 765 | 803,25 | 16,06 | ≈16,2 |
| Denza D9 AWD (EV) | 931 | 977,55 | 19,55 | ≈19,7 |
| Toyota Alphard (Bensin) | 710 | 745,5 | 14,91 | ≈15,05 |
| Toyota Alphard Hybrid | 767 | 803,35 | 16,06 | ≈16,21 |
| BYD Atto 1 (EV) | 229 | 240,4 | 4,80 | ≈4,95 |
| Honda Brio Satya (Bensin) | 153 | 160,65 | 3,20 | ≈3,34 |
Kesimpulannya, perubahan regulasi pajak kendaraan listrik menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, selisih pajak antara EV dan kendaraan konvensional menjadi lebih kecil, yang dapat memperlancar adopsi EV. Di sisi lain, pencabutan insentif dan penerapan pajak daerah menambah beban biaya bagi konsumen dan produsen, serta menuntut adaptasi cepat dari otoritas pajak melalui teknik uji sampling untuk menjaga penerimaan fiskal. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan tujuan dekarbonisasi agar pasar kendaraan listrik dapat tumbuh secara berkelanjutan.