Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 04 Juli 2026 | BPJS Kesehatan memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kehadiran segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) merupakan upaya negara dalam memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan tanpa terkendala kemampuan ekonomi.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan pemerintah memberikan perlindungan kesehatan yang berkeadilan dengan menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis melalui Program JKN. Per 1 Juni 2026, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 285,4 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 96,76 juta jiwa merupakan peserta PBI JK yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Rizzky menjelaskan, untuk memastikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh peserta Program JKN, hingga 1 Juni 2026 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menilai penyediaan kuota PBI JK merupakan implementasi amanat konstitusi dalam menjamin hak masyarakat atas perlindungan sosial di bidang kesehatan. Menurutnya, amanat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan, serta mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
BPJS Kesehatan juga membuka peluang pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) serta dukungan lembaga filantropi untuk membantu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kepesertaannya tidak aktif akibat menunggak iuran. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan pemanfaatan dana CSR ditujukan sebagai bentuk bantuan dari pihak ketiga bagi peserta yang mengalami kendala membayar iuran.
Menurutnya, BPJS Kesehatan mendorong perusahaan maupun lembaga yang memiliki kapasitas pendanaan untuk berpartisipasi membantu peserta JKN yang kepesertaannya tidak aktif karena tunggakan. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Kesimpulan, BPJS Kesehatan terus berupaya memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui Program JKN. Dengan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, diharapkan akses layanan kesehatan dapat menjadi lebih mudah dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.