Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 05 Agustus 2026 | Presiden Prabowo Subianto baru saja melepas keberangkatan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dalam acara tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga hadir untuk melepas keberangkatan PM Thailand.
Namun, di luar acara tersebut, Teddy Indra Wijaya tengah menjadi sorotan karena dituding berbohong soal sumber anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi MBG Watch menilai Teddy melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa MBG tidak mengganggu jatah anggaran pendidikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuktikan bahwa pendanaan program MBG mencaplok alokasi dana pendidikan nasional. MBG Watch bersama KOSPI mengirim surat audiensi ke DPR untuk menuntut pemisahan anggaran tersebut segera.
Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menanggapi putusan MK yang menetapkan program MBG tidak boleh memakai alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Iman mengaku sebagian merasa puas terkait putusan tersebut karena membuktikan bahwa pernyataan pemerintah yang mengatakan MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan adalah hal yang keliru.
Iman menyinggung nama Sekretaris Kabinet RI (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang pernah mengatakan hal tersebut. Ia pun menegaskan bahwa putusan MK membuktikan bahwa MBG dikeluarkan dari pos anggaran ini membuktikan bahwa semua pejabat yang mengatakan MBG tidak mengambil anggaran pendidikan itu kata-katanya keliru dan inkonstitusional.
Kesimpulan dari putusan MK dan tanggapan dari berbagai pihak adalah bahwa program MBG harus segera dipisahkan dari anggaran pendidikan dan bahwa pernyataan pemerintah yang mengatakan MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan adalah hal yang keliru. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif tanpa mengganggu anggaran pendidikan.
Dalam beberapa minggu terakhir, isu ini telah menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang menuntut agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Dengan demikian, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan tidak mengganggu anggaran pendidikan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif tanpa mengganggu anggaran pendidikan. Dengan demikian, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak mengganggu anggaran pendidikan.