Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 26 April 2026 | Robig Zaenudin, mantan anggota kepolisian yang pada November 2024 menembak mati seorang siswi di SMKN 4 Semarang, kembali menjadi sorotan publik setelah otoritas pemasyarakatan memindahkannya dari Lapas Kelas I Semarang ke Lapas Nusakambangan pada akhir pekan ini. Penempatan ke lembaga pemasyarakatan tingkat tinggi ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang menudingnya mengendalikan peredaran narkoba di dalam penjara, meski hasil pemeriksaan fisik belum menemukan barang bukti.
Kepala Lapas Kelas I Semarang, Ahmad Tohari, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima banyak aduan mengenai dugaan kontrol narkoba oleh narapidana berstatus mantan polisi tersebut. “Sebelum proses pemindahan, kami melakukan penggeledahan ruang tahanan serta tes urine, namun tidak menemukan bukti fisik maupun narkotika dalam tubuhnya,” ujar Tohari dalam konferensi pers pada 24 April 2026. Meskipun hasil pemeriksaan negatif, Polda Jawa Tengah tetap melanjutkan penyelidikan dan menegaskan bahwa tahap verifikasi informasi masih berjalan.
Robig Zaenudin sebelumnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang atas kasus penembakan yang menewaskan Gamma Rizkynata Oktavandy pada 24 November 2024. Selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga resmi diberhentikan dari institusi kepolisian. Keputusan pemindahan ke Lapas Nusakambangan, yang dikenal sebagai institusi pemasyarakatan tingkat maksimum, dipandang sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Semarang.
Kronologi Kasus
- 24 November 2024: Robig Zaenudin menembak mati Gamma Rizkynata Oktavandy di lingkungan SMKN 4 Semarang.
- 2025: Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.
- Awal 2026: Muncul laporan masyarakat tentang dugaan peredaran narkoba yang dikelola dari dalam Lapas Semarang.
- 24 April 2026: Kepala Lapas Semarang mengungkapkan hasil penggeledahan dan tes urine yang negatif.
- 26 April 2026: Robig dipindahkan ke Lapas Nusakambangan setelah keputusan otoritas penjara.
Para ahli keamanan penjara menilai bahwa keberadaan narapidana yang memiliki jaringan kriminal internal dapat mengancam stabilitas institusi pemasyarakatan. Dr. Siti Maulani, pakar kriminologi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan, “Jika seorang narapidana berhasil mengontrol jaringan narkoba, risiko penyebaran narkotika ke luar penjara meningkat, sekaligus memicu konflik internal antar narapidana.”
Pihak Lapas Semarang menegaskan bahwa langkah pemindahan tidak bersifat menghukum tambahan, melainkan tindakan administratif untuk memastikan keamanan. “Kami berusaha meminimalisir potensi pelanggaran dan menjaga ketertiban di dalam Lapas,” tambah Ahmad Tohari. Namun, keputusan ini memicu perdebatan publik tentang efektivitas sistem rehabilitasi narapidana di Indonesia. Beberapa kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa penahanan di Lapas tingkat tinggi seharusnya disertai program rehabilitasi yang lebih intensif, bukan sekadar pemindahan lokasi.
Di samping isu keamanan, kasus ini juga menyoroti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba di dalam penjara. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mengidentifikasi dan memutus jaringan narkoba internal, terutama ketika pelaku memiliki latar belakang kepolisian atau militer. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah, antara lain peningkatan frekuensi penggeledahan, penggunaan teknologi deteksi narkoba yang lebih canggih, dan pelatihan khusus bagi petugas Lapas.
Sementara proses hukum terkait dugaan jaringan narkoba masih berlangsung, Robig Zaenudin kini berada di Lapas Nusakambangan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari Polda Jawa Tengah. Semua pihak menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam lingkungan penjara. Transparansi dalam proses penyelidikan diharapkan dapat menegakkan rasa keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
Ke depannya, otoritas penegak hukum diharapkan dapat menyelesaikan penyelidikan dengan cepat, memberikan kepastian hukum, serta meninjau kembali kebijakan pemindahan narapidana berisiko tinggi. Upaya tersebut tidak hanya akan meningkatkan keamanan di dalam Lapas, tetapi juga memperkuat kredibilitas sistem rehabilitasi narapidana di Indonesia.