Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 07 Juli 2026 | Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah melaporkan penolakan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menerima amplop dari Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, yang saat ini merupakan tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Menurut Raja Juli, amplop tersebut dikembalikan kepada Suhardiman sepuluh hari setelah diterima. Namun, KPK masih mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam kesempatan lain, Raja Juli Antoni juga meluncurkan empat proyek karbon yang siap dijalankan, terdiri atas tiga proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS). Ia menegaskan bahwa percepatan tersebut merupakan hasil kepemimpinan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan ekonomi hijau.
Profil Raja Juli Antoni menunjukkan bahwa ia merupakan politikus muda kelahiran Pekanbaru yang menempuh pendidikan dari UIN Jakarta hingga meraih gelar doktor di University of Queensland, Australia. Sebelum menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli pernah menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Komite IV DPR berencana untuk memanggil Raja Juli Antoni terkait permasalahan di Kuantan Singingi, khususnya dalam rangka pelaksanaan fungsi Komisi IV DPR. Selain itu, KPK juga membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam kasus ini, Bupati Kuansing Suhardiman Amby ditetapkan tersangka. KPK telah menerima laporan penolakan gratifikasi dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Jumat, 3 Juli 2026. Laporan tersebut kini masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026.
Kesimpulan dari kasus ini menunjukkan bahwa Raja Juli Antoni telah berusaha untuk mematuhi hukum dengan melaporkan penolakan gratifikasi. Namun, KPK masih harus mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi.