Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 23 April 2026 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, akhir-akhir ini menjadi sorotan publik tidak hanya karena kebijakan fiskal, melainkan juga karena serangkaian hoaks yang mengatasnamakan namanya. Sejumlah video dan postingan di media sosial menyebarkan klaim palsu tentang bantuan sosial, bantuan modal untuk UMKM, serta janji-janji menggiurkan lainnya. Sementara itu, di dalam kementerian, Purbaya melakukan restrukturisasi dengan mencopot dua Direktur Jenderal sekaligus menyiapkan pengganti baru, menambah dinamika politik ekonomi nasional.
Hoaks pertama yang banyak beredar adalah video yang mengaku menampilkan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bantuan khusus untuk lansia. Video tersebut menampilkan suara dan wajah yang tampak autentik, namun analisis Cek Fakta Liputan6 mengungkap penggunaan teknologi deepfake AI. Dalam video itu, diklaim bahwa lansia harus menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk menerima bantuan, lengkap dengan tulisan “HUBUNGI BENDAHARA”. Pihak Kementerian Keuangan secara resmi membantah keberadaan program tersebut dan mengingatkan publik untuk tidak menuruti permintaan yang tidak resmi.
Hoaks kedua beredar pada pertengahan April, menampilkan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan dana bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Video tersebut diposting di Facebook dan menampilkan narasi yang menjanjikan dana talangan secara cepat. Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa video tersebut merupakan rekayasa artificial intelligence dengan probabilitas 93,5% dibuat AI, serta tidak ada bukti resmi dari Kementerian Keuangan mengenai program tersebut. Video asli yang diposting Purbaya di akun TikTok terverifikasi pada Desember 2025 hanya menampilkan beliau menikmati makan siang di warung sop buntut, tanpa pembahasan bantuan UMKM.
Berikut rangkuman jenis hoaks yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa:
- Video bantuan lansia dengan nomor WhatsApp fiktif.
- Video bantuan modal UMKM yang diproduksi AI.
- Postingan yang menyertakan kutipan palsu “jika video ini muncul, rezekimu akan datang”.
- Modus penipuan yang meminta transfer uang atau data pribadi.
Pihak Kemenkeu telah mengeluarkan pernyataan resmi melalui kanal Cek Fakta, menegaskan bahwa semua program bantuan resmi akan diumumkan melalui situs resmi kementerian, media resmi pemerintah, atau melalui kanal komunikasi yang terverifikasi. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mengambil tindakan.
Sementara itu, dinamika internal kementerian tidak kalah penting. Pada 22 April 2026, Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi serta Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Kedua jabatan tersebut kini diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) sejak 21 April. Selain itu, posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) juga kosong setelah Masyita Crystallin dipindahkan ke posisi strategis di PT Danantara Investment Management (Persero). Saat ini, Plh Herman Saheruddin menjabat sementara di SPSK.
Purbaya menyatakan bahwa proses seleksi pengganti ketiga Dirjen akan selesai pada awal atau pertengahan Mei, dan hasilnya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk persetujuan. Ia menambahkan bahwa para pejabat yang dicopot akan diberikan “istirahat dulu” dan “dicari tempat yang pas” untuk menyesuaikan keahlian mereka. Kebijakan ini mencerminkan upaya restrukturisasi internal guna meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal di tengah tantangan ekonomi global.
Penggantian Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi memiliki implikasi signifikan. Luky Alfirman, lulusan Teknik Industri ITB dengan gelar Ph.D. ekonomi dari University of Colorado, memiliki pengalaman panjang di Kemenkeu sejak 1995, termasuk sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Febrio Nathan Kacaribu, dengan latar belakang Ph.D. dari University of Kansas dan pengalaman di LPEM, memimpin kebijakan fiskal sejak 2020. Kehilangan kepemimpinan mereka menimbulkan pertanyaan tentang kontinuitas program anggaran dan strategi fiskal, terutama mengingat Indonesia sedang menyiapkan kebijakan pajak baru dan program stimulus pasca pandemi.
Secara keseluruhan, kombinasi antara penyebaran hoaks yang memanfaatkan teknologi deepfake dan perombakan struktural di Kementerian Keuangan menuntut kewaspadaan publik serta transparansi pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa harus terus berkomunikasi secara terbuka untuk mengurangi kebingungan, sekaligus memastikan proses transisi internal berjalan lancar tanpa mengganggu implementasi kebijakan ekonomi yang vital bagi pertumbuhan nasional.
Kesimpulannya, meskipun hoaks beredar luas dan menguji ketangguhan literasi digital masyarakat, langkah-langkah verifikasi resmi dan penegasan kebijakan oleh Kementerian Keuangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, restrukturisasi kepemimpinan di dalam kementerian menunjukkan tekad Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat fondasi institusional, meskipun prosesnya masih dalam tahap finalisasi.