Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 07 Juni 2026 | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengenai kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang ditanggung pribadi. Purbaya enggan berkomentar lebih jauh, merujuk pada penjelasan Seskab Teddy. Ia berpandangan bahwa secara logika, tidak ada aturan yang melarang penggunaan dana pribadi untuk menalangi kelebihan biaya, menegaskan bahwa itu adalah hak individu.
Purbaya juga memastikan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran perjalanan dinas Presiden dalam APBN. Namun, ia menolak memberikan detail mengenai besaran anggaran perjalanan dinas Presiden pada 2026 dengan alasan informasi tersebut bersifat rahasia.
Sementara itu, nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan kuat, dengan kurs USD/IDR bertahan di atas level psikologis Rp 18.000 per dolar AS, tercatat Rp 18.036 berdasarkan data Bloomberg per Jumat (5/6). Merespons kondisi ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan dua strategi utama yang disepakati bersama pemerintah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mengelola arus modal.
Strategi pertama berfokus pada peningkatan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk menarik kembali aliran modal asing (portfolio inflows). Perry menjelaskan kenaikan suku bunga global telah memicu arus keluar modal dari pasar keuangan domestik, termasuk dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Di sisi lain, Purbaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah menerima laporan adanya penumpukan ribuan kontainer impor. Ia menemukan bahwa penumpukan tersebut mencapai sekitar 3.100 kontainer dengan dokumen yang belum terselesaikan mencapai sekitar 3.000 surat.
Purbaya juga menegaskan transaksi di pelabuhan seharusnya menggunakan rupiah sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ia meminta pelaku usaha melaporkan jika masih menemukan pembayaran layanan pelabuhan yang mewajibkan penggunaan dolar AS.
Menurut Purbaya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi pengusaha yang masih bergantung pada bahan baku impor. Oleh karena itu, ia memastikan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu fokus pemerintah karena berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Pemerintah akan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia demi menjaga nilai tukar rupiah. Dengan koordinasi yang lebih erat, Purbaya yakin itu mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.
Kesimpulan, Purbaya telah menanggapi berbagai isu terkait keuangan dan perekonomian, termasuk perjalanan luar negeri Presiden, strategi rupiah stabil, penumpukan kontainer impor, dan penggunaan rupiah di pelabuhan. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.