Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | JAKARTA, 21 April 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan target penambahan kapasitas 17 gigawatt pada tahun ini. Penyampaian ini dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikbudristek) Brian Yuliarto dalam konferensi pers yang diadakan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya transisi energi dari pembangkit listrik berbasis diesel (PLTD) menuju sumber energi terbarukan. “Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar program PLTS dipercepat, terutama untuk menggantikan pembangkit diesel,” ujar Brian Yuliarto setelah pertemuan dengan Presiden.
Target 17 gigawatt ini merupakan bagian dari rencana nasional untuk mencapai total kapasitas terpasang PLTS sebesar 100 gigawatt pada akhir 2026. Pemerintah menguraikan dua komponen utama dalam target tersebut:
- Pengurangan kapasitas PLTD sebesar 10 gigawatt melalui konversi atau penghentian operasional pembangkit berbahan bakar diesel.
- Penambahan kapasitas PLTS sebesar sekitar 7 gigawatt yang akan diintegrasikan ke dalam jaringan PLN.
Perhitungan kapasitas yang dapat diwujudkan berasal dari kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), serta lembaga riset energi terkemuka seperti Danantara dan sejumlah universitas. “Dari perhitungan bersama, kira-kira 17 gigawatt dapat dipasang sebagai instalasi PLTS,” jelas Brian.
Implementasi teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS akan berada di bawah tanggung jawab utama PT PLN (Persero). “Lokasi nanti semuanya akan ditentukan oleh PLN sebagai implementator utama program,” tambahnya. PLN diperkirakan akan mengoptimalkan area yang memiliki potensi sinar matahari tinggi, seperti lahan pertanian, area industri, serta fasilitas publik yang dapat dimodernisasi menjadi pembangkit energi surya.
Langkah strategis lain yang diusulkan pemerintah meliputi:
- Penyediaan insentif fiskal dan non‑fiskal bagi investor swasta yang ingin mengembangkan proyek PLTS.
- Peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya manusia melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
- Pengembangan regulasi yang mempercepat perizinan dan integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional.
Pengurangan PLTD diharapkan tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga mengurangi biaya operasional yang selama ini tinggi karena ketergantungan pada bahan bakar minyak. Dengan beralih ke PLTS, pemerintah berharap dapat menstabilkan harga listrik bagi konsumen serta meningkatkan ketahanan energi nasional.
Secara keseluruhan, upaya percepatan pembangunan PLTS 17 gigawatt ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan agenda energi bersih Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa realisasi target tersebut akan dipantau secara ketat melalui rapat koordinasi bulanan antara Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta PT PLN.
Jika target tercapai, Indonesia akan berada pada posisi strategis dalam peta energi terbarukan Asia Tenggara, sekaligus memberikan sinyal positif bagi investor internasional yang tengah mencari peluang di sektor energi hijau.