Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 10 Mei 2026 | Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale telah menjadi sorotan karena mengangkat isu sensitif soal proyek pembangunan di Papua Selatan. Film ini membahas konflik lahan, masyarakat adat, hingga keterlibatan aparat dalam proyek strategis nasional (PSN). Pesta Babi bukan film horor atau hiburan biasa, melainkan dokumenter investigatif yang membahas kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.
Dokumenter tersebut menggambarkan bagaimana hutan-hutan adat dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. Di sisi lain, masyarakat lokal merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri. Narasi yang dibangun film ini cukup keras karena menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” atas Papua. Film juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut.
Salah satu simbol penting dalam film adalah pemasangan “salib merah” oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan. Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial dan budaya. Tradisi itu bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua.
Pemutaran film ini di sejumlah daerah sempat dibubarkan petugas keamanan. Alasannya beragam, mulai dari faktor keamanan hingga dianggap berpotensi memicu keresahan. Ada beberapa faktor utama yang membuat film ini kontroversial, sehingga beberapa acara nonton bareng dilaporkan mendapat tekanan atau pembubaran dari aparat seperti polisi maupun Babinsa.
Namun di sisi lain, banyak aktivis HAM, mahasiswa, dan pegiat lingkungan justru melihat film ini sebagai bentuk advokasi penting untuk masyarakat adat Papua. Peristiwa pembubaran atau penghentian nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terjadi di wilayah Mataram, khususnya di lingkungan kampus.
Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan dan Alumni III Unram, Dr. Sujita menegaskan alasan di balik larangan pemutaran film soal perjuangan masyarakat Papua Adat tersebut. Menurutnya, pemutaran film itu akan mengganggu kondusifitas di lingkungan kampus. “Mohon dimengerti bersama ini untuk menjaga kondusifitas sebaiknya film ini tidak di tonton, saya tidak mengutarakan alasannya. Intinya untuk menjaga kondusifitas demi persatuan dan kesatuan bangsa kita,” pintanya.
Komandan Kodim 1501/Ternate, Kolonel Infanteri Jani Setiadi menyatakan bahwa pihaknya sudah mengedepankan langkah dialog persuasif dan pendekatan humanis. Dia tidak menampik, instansinya memang melarang kegiatan nonton bareng dan dialog interaktif itu. Sebab, dia melihat ada potensi kegiatan tersebut bisa memicu keresahan di Ternate.
“Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini,” ucap Jani.
Menurut perwira menengah TNI AD dengan tiga kembang di pundak itu, larangan acara nobar film Pesta Babi dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia tidak ingin gesekan sosial terjadi akibat isu-isu sensitif yang dapat memengaruhi persatuan dan kerukunan di antara warga Ternate.
Sebuah nobar film Pesta Babi di Universitas Ciputra Surabaya sukses digelar hingga tuntas. Sedikitnya 600 orang menyaksikan film dokumenter yang menyorot isu ekologi dan kemanusiaan di Tanah Papua tersebut. Tidak hanya dari Surabaya, para penonton berdatangan dari Malang, Bojonegoro, Jombang, dan beberapa kota lain di Jawa Timur.
Belajar dari rangkaian nobar di kota-kota lainnya, panitia dari Arek Gerak dan Project Arek memberlakukan protokol yang ketat sejak dari meja registrasi. Acara nobar pun berjalan sesuai jadwal, tepat waktu. Selama sekitar satu setengah jam, Pesta Babi mengaduk-aduk emosi penonton. Sebagian besar dari mereka bahkan geleng-geleng kepala dengan raut muka kesal dan masam.
Kesimpulan, film Pesta Babi merupakan film dokumenter yang mengungkap konflik di Papua dan mengangkat isu-isu sensitif seperti kolonialisme modern, militerisasi, dan kerusakan lingkungan. Film ini telah menjadi sorotan dan kontroversi di beberapa daerah, namun juga dianggap sebagai bentuk advokasi penting untuk masyarakat adat Papua.