Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 26 Juli 2026 | Pengusutan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, terus memanas. Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, Gian Kasogi, menyatakan bahwa pengusutan kasus Febrie tidak boleh berhenti pada pelaku di tingkat pelaksana, melainkan perlu menelusuri dugaan keterlibatan aktor intelektual yang berada pada level struktural lebih tinggi.
Febrie sendiri baru-baru ini angkat bicara mengenai barang bukti emas seberat 74 kilogram yang ditemukan di rumahnya di Sentul, Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa biar jaksa penyidik dari Kejaksaan Agung yang menjawab siapa pemilik emas seberat 74 kilogram tersebut dan untuk apa emas itu digunakan.
Di tempat lain, kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjadikan dokter Richard Lee (DRL) sebagai terdakwa juga kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Persidangan itu mengungkap fakta baru dari keterangan saksi, yaitu Haryadi Harding yang merupakan kuasa hukum dari Dokter Samira alias Doktif.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar istrinya, guru ASN di Tanjungbalai, juga diproses hukum terkait kasus dugaan pencabulan sesama jenis terhadap anak berusia 12 tahun. KPAI meminta agar keduanya diproses hukum segera karena kasus anak dalam UU Perlindungan Anak harus diselesaikan dengan cepat.
Terakhir, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan tidak akan menyelidiki dugaan keterlibatan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam keputusan pencabutan hukuman larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun. IOC menilai pengaduan terkait keputusan tersebut berada di luar lingkup kewenangan Komisi Etik mereka.
Kesimpulan dari berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa pengusutan dugaan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya harus dilakukan secara serius dan transparan. Pengusutan yang tidak tuntas dan kurang transparan dapat menimbulkan kekecewaan dan keraguan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan.