Pencapaian WTP Kesembilan Beruntun dan Pengadaan Gabah serta Beras yang Optimal

Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 12 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut dan menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan, pengelolaan aset, serta sistem pengendalian internal.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengapresiasi kinerja Perum BULOG dalam menjalankan penugasan pemerintah di sektor pangan. Hingga awal Juni 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai sekitar 77 persen dari target nasional. Pimpinan VII BPK RI, Dr. Slamet Edy Purnomo, mengatakan bahwa BULOG mampu menjalankan tugas strategis negara secara efektif, terutama dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.

Baca juga:

Di lain pihak, terdapat kasus suap audit yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima ASN BPK dalam kasus suap audit perihal pengadaan smart board. Selain itu, Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, juga dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus tunjangan perumahan DPRD tahun 2023.

Dalam menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memperkuat sistem pengendalian internal, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi sistem pemerintahan berbasis digital. Sementara itu, BULOG akan terus bekerja maksimal untuk memastikan seluruh hasil panen petani terserap dengan baik, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

Kesimpulan dari berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *