Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 Agustus 2026 | Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% di tengah ketidakpastian makroekonomi global merupakan sebuah capaian yang patut diapresiasi. Namun, di balik angka-angka makroekonomi yang mengagumkan, terdapat realitas yang kurang menggembirakan, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai sektor.
Di Gorontalo, misalnya, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo mencatat 12 kasus PHK dari 12 perusahaan sepanjang tahun 2026, dengan 12 pekerja yang terdampak. Penurunan kapasitas produksi perusahaan menjadi faktor dominan penyebab PHK.
Sementara itu, di Sulawesi Tengah, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) melakukan PHK terhadap sekitar 1.900 pekerja dari total 6.325 karyawan, seiring dengan penyesuaian kondisi operasional dan keuangan perusahaan. DPRD Sulawesi Tengah meminta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan pengawasan serta memastikan komunikasi antara perusahaan, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah berjalan secara terbuka.
Di lain pihak, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah masa kontrak. Pemkab Kulon Progo melakukan efisiensi anggaran belanja pegawai melalui perampingan struktur organisasi, bukan dengan memberhentikan tenaga kerja.
Menurut Tedy Ardiansyah, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan benar-benar menyejahterakan rakyat hanya dapat terwujud apabila didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi yang inklusif. Bukan sekadar digerakkan oleh pendorong jangka pendek atau dorongan fiskal yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terkonversi menjadi kesejahteraan yang merata dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan distribusi pendapatan dan kerentanan daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
