Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 26 April 2026 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan tuntutan partisipasi dalam pengelolaan cadangan migas Blok Ganal meski wilayah temuan berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang secara hukum berada di luar kewenangan daerah. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, menekankan bahwa infrastruktur pendukung utama seperti pelabuhan Muara Badak dan kilang LNG Bontang terletak di wilayah provinsi, sehingga provinsi berhak memperoleh bagian ekonomi dari pengelolaan sumber daya tersebut.
Temuan utama berasal dari sumur Geliga‑1 dan sumur Gula yang dikelola oleh perusahaan energi asal Italia, ENI, dengan kepemilikan 82 persen di wilayah kerja Ganal. Badan Nasional Penelitian (BNP) memperkirakan cadangan gas bumi melebihi tujuh triliun kaki kubik serta sekitar 375 juta barel minyak bumi. Potensi ini dipandang dapat memperkuat ketahanan energi nasional, terutama pada saat pasar energi global mengalami fluktuasi tajam.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers sebelumnya menyebut penemuan ini sebagai anugerah besar bagi Indonesia. Ia menargetkan produksi gas naik dari 700 MMSCFD menjadi 2.000 MMSCFD pada tahun 2028, dan mencapai 3.000 MMSCFD pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berencana mengoperasikan fasilitas produksi terapung (FPSO) berkapasitas satu miliar kaki kubik gas per hari, sambil memanfaatkan infrastruktur eksisting seperti kilang LNG Bontang.
Namun, secara hukum ZEE Indonesia mencakup wilayah laut hingga 12 mil laut dari pantai, dan Blok Ganal terletak tepat pada batas tersebut. Oleh karena itu, otoritas utama atas eksplorasi dan produksi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Provinsi Kalimantan Timur mengajukan skema participating interest yang mencakup dua aspek utama: pembagian pendapatan dari produksi migas dan keterlibatan perusahaan daerah dalam kontrak kerja sama teknis.
Berikut rangkuman data utama terkait Blok Ganal:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lokasi | 12 mil laut lepas pantai Kalimantan Timur |
| Operator utama | ENI (82% kepemilikan) |
| Cadangan gas | > 7 triliun kaki kubik |
| Cadangan minyak | 375 juta barel |
| Target produksi gas 2028 | 2.000 MMSCFD |
| Target produksi gas 2030 | 3.000 MMSCFD |
Para pakar kebijakan energi menilai upaya Pemprov Kaltim sebagai contoh praktis dinamika desentralisasi sumber daya alam di Indonesia. Sejak era otonomi daerah, provinsi memiliki ruang lebih luas untuk mengelola potensi lokal, namun batasan hukum tetap harus dihormati. Permintaan partisipasi provinsi dapat menjadi preseden bagi wilayah lain yang memiliki infrastruktur pendukung serupa.
Dari sisi sosial, pemerintah provinsi berkomitmen melibatkan masyarakat Kutai Kartanegara dalam program pengembangan ekonomi berbasis migas, termasuk pelatihan tenaga kerja dan pendirian fasilitas pendukung di sekitar Muara Badak. Sementara itu, risiko pencemaran laut dan dampak perubahan iklim menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, kajian lingkungan yang komprehensif harus diselesaikan sebelum FPSO dioperasikan secara penuh.
Pertemuan antara perwakilan Pemprov Kaltim dan jajaran Menteri ESDM menghasilkan dokumen teknis yang memetakan jaringan pipa, fasilitas penunjang, serta potensi pasar domestik. Pemerintah pusat diharapkan meninjau kembali kebijakan pembagian hak pengelolaan agar lebih adil dan memperhitungkan kontribusi infrastruktur daerah.
Secara keseluruhan, tuntutan hak pengelolaan Blok Ganal mencerminkan upaya provinsi untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam yang berada di sekitarnya, meski berada di luar kewenangan administratif tradisional. Keputusan akhir akan sangat menentukan arah kebijakan energi nasional serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam era desentralisasi yang terus berkembang.